Kashmir: Setahun Terkunci dan Kehilangan Otonomi

Kelompok Warga Peduli, sebuah organisasi aktivis yang dipimpin oleh mantan Menteri Keuangan India Yashwant Sinha menuntut pembebasan para politisi Kashmir itu.

"Kami menemukan bahwa tindakan New Delhi telah menyebabkan kejutan, trauma, dan penghinaan di antara penduduk setempat [di Kashmir]. Kemarahan yang membara atas ketidakberdayaan mereka tetap ada," kata Sinha kepada DW.

Berbicara kepada DW, Para menggambarkan penahanan itu sebagai "penghinaan pribadi," dan mengatakan penindasan pemerintah India terhadap para pemimpin lokal mengakibatkan "kelumpuhan politik" di wilayah tersebut.

"Banyak yang terjadi dan kami tidak dapat melakukan apa-apa, berbicara atau menentang," katanya di Srinagar, menambahkan bahwa Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India tidak memiliki banyak dukungan politik di Kashmir.

Perekonomian yang anjlok

Perdana Menteri India Narendra Modi menegaskan bahwa pencabutan status khusus diperlukan untuk menghentikan konflik dan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kashmir.

Meskipun New Delhi mengklaim kemajuan ekonomi telah terjadi di Kashmir selama setahun terakhir, Sheikh Ashiq, Presiden Kamar Dagang dan Industri Kashmir, mengatakan kepada DW bahwa wilayah tersebut mengalami kerugian senilai lebih dari €4,5 miliar (Rp 77,5 triliun) selama setahun lalu.

"Jumlah ini adalah perkiraan kasar kami. Satu demi satu penguncian wilayah telah menyebabkan hampir 500.000 orang menganggur, yang merupakan kekhawatiran terbesar kami. Kami berada pada titik di mana kami tidak memiliki kapasitas keuangan sekarang," kata Sheikh, menambahkan krisis ekonomi separah itu belum pernah terjadi sebelumnya.

"Ada keresahan di masa lalu juga, tetapi situasi ini aneh. Kami telah mencapai titik di mana kami benar-benar hancur," katanya.