Konflik Laut China Selatan: BUMN Tiongkok Disebut Serupa VOC
- bbc
Selain itu, proyek eksplorasi minyak Malaysia di lepas pantai pulau Kalimantan terganggu oleh kapal survei lautan milik China bernama Haiyang Dizhi 8, yang didukung oleh Angkatan Laut dan Penjaga Pantai China.
Pada Desember 2019, kapal ikan China yang dikawal oleh penjaga pantai sempat memasuki perairan Natuna, yang disebut pemerintah masuk teritori Indonesia.
Peristiwa itu memunculkan ketegangan setelah pihak Badan Keamanan Laut mengusir kapal-kapal asing yang memasuki Natuna, dan Indonesia mengirim `protes keras` ke Beijing.
Kapal perang, dan nelayan dari Jawa, lalu disiagakan di perairan tersebut. Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md juga mengunjungi Natuna pada Januari untuk mengunjungi nelayan di sana.
"Kapal-kapal ikan milik China datang ke [Natuna] dengan cara provokatif dan bersikap provokatif terhadap nelayan-nelayan Indonesia. Mereka juga tidak getar dengan kehadiran militer dari Angkatan Laut dan Udara Indonesia. Taktik intimidasi seperti itu sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia," kata Natalie.
"Presiden Jokowi, dan menteri-menteri senior di kabinet, mengunjungi [Natuna] dan membuat pernyataan yang kuat. Mereka juga berencana memperbaiki kekuatan militer di pulau-pulau di perairan Natuna. Indonesia akan terus melakukan aktivitas untuk melawan [intimidasi China], tapi Indonesia sebenarnya tidak biasa bersikap agresif."
Insiden-insiden tersebut membuat AS mengirim kapal perangnya, USS America, sebuah kapal serang amfibi milik AL AS, ditambah dengan kapal pengawal milik Australia, ke perairan dekat Laut China Selatan, kata Alexander Neill. Selain itu, angkatan udara AS juga mengirim pesawat pengebom B-52, dua kapal perang pengangkut pesawat USS Nimitz dan USS Ronald Reagan.
"Situasi ini berbahaya lantaran baru-baru ini China menunjukkan pola bahwa mereka akan meningkatkan ketegasannya terkait `masalah-masalah inti yang mengkhawatirkan.`
Dalam sengketa wilayah perbatasannya dengan India, China memakai kekuatan mematikan, dan ia telah menerapkan UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong. Ini membuat banyak orang bertanya seberapa ketat China dapat mengendalikan responnya dalam menghadapi tantangan [di Laut China Selatan]," kata Alexander.
