Konflik Laut China Selatan: BUMN Tiongkok Disebut Serupa VOC

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengungkapkan kekhawatiran Indonesia terkait ketegangan di wilayah sengketa Laut China Selatan di tengah pernyataan Amerika Serikat bahwa aksi Beijing di kawasan itu "melanggar hukum". AS juga menyebut langkah China menyerupai langkah VOC, organisasi dagang Belanda pada masa kolonial.

Retno mengatakan dalam konferensi pers pada Kamis (16/07) bahwa Indonesia meminta semua pihak untuk tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk suasana di wilayah Laut China Selatan.

"Indonesia menegaskan pentingnya semua negara untuk berkontribusi dalam mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Laut China Selatan dan menyerukan kepada semua negara untuk menahan diri dalam mengambil tindakan yang mungkin dapat meningkatkan ketegangan wilayah," kata Retno.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo kembali mengatakan bahwa AS menolak klaim wilayah China di Laut China Selatan, dan bahwa aksi Beijing `melanggar hukum.`

"Pada Senin (13/07), untuk pertama kalinya kami menjelaskan kebijakan kami soal Laut China Selatan. Itu bukan bagian dari kekaisaran maritim China. Jika Beijing melanggar hukum internasional dan negara-negara bebas tidak melakukan apa-apa, sejarah menunjukkan bahwa Partai Komunis China akan mengambil lebih banyak teritori.

"Pernyataan kami memberi dukungan signifikan kepada pemimpin ASEAN yang telah mendeklarasikan bahwa sengketa di Laut China Selatan harus diselesaikan lewat hukum internasional," jelas Pompeo.

Pada 2016, Mahkamah Arbitrase PBB mengabulkan keberatan yang diajukan Filipina terkait klaim wilayah China di Laut China Selatan. Kedua negara bersengketa soal Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang mencakup sejumlah pulau yang sebagian besar tidak berpenghuni, Kepulauan Paracel dan Spratly.