Konflik Laut China Selatan, Indonesia Serukan Semua Negara Tahan Diri
- dw
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam konferensi pers virtual bersama media internasional, Kamis (16/07), mengatakan bahwa Indonesia prihatin dengan meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan. Ia menambahkan bahwa setiap negara berharap konflik dapat segera reda dan situasi kembali tenang.
"Menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982 adalah kunci untuk membuat Laut Cina Selatan stabil dan laut damai. Posisi Indonesia di Laut Cina Selatan jelas dan konsisten, sekali lagi menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 adalah kunci dan harus ditegakkan oleh semua," ujar Retno.
Ia menambahkan bahwa posisi Indonesia terkait hak kedaulatan Indonesia atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE juga sangat jelas dan konsisten. Posisi ini konsisten dengan UNCLOS 1982, dan didukung oleh Sidang UNCLOS tahun 2016.
"Indonesia menggarisbawahi pentingnya bagi semua negara untuk berkontribusi dalam pemeliharaan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina selatan, dan menyerukan semua negara untuk menahan diri dari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut," tegas Retno.
China panggil Duta Besar AS
Cina memanggil duta besar AS untuk sekali lagi memperingatkan agar tidak mencampuri kepentingan dalam negerinya. Eskalasi hubungan Cina-AS antara lain terkait konflik Hong Kong dan Laut Cina Selatan.
Wakil Menteri Luar Negeri Cina, Zheng Zeguang, mengatakan kepada Duta Besar Amerika Serikat, Terry Branstad, bahwa pihaknya dengan tegas memperingatkan AS bahwa setiap penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan terhadap Cina oleh AS akan mendapatkan serangan balasan yang tegas dari Cina dan upaya AS untuk menghalangi pembangunan di Cina akan menemui kegagalan.
Zheng mengatakan kepada Duta Besar Branstad bahwa AS telah "mencampuri urusan dalam negeri Cina dan merugikan kepentingan Cina dalam masalah Xinjiang, Tibet, dan Laut Cina Selatan, yang lebih jauh mengungkap keaslian sifat hegemoninya," ujar Zheng Zeguang, menurut sebuah laporan pada hari Rabu (15/07) yang diselenggarakan oleh media pemerintah.
