Logo ABC

Iran Didesak Bayar Kompensasi Korban Pesawat Ukraina yang Dirudalnya

Penyelidik internasional mendesak Iran akan mereka mendapat akses penuh bagi penyelidikan jatuhnya pesawat Boeing 737-800 milik Ukraina tersebut.
Penyelidik internasional mendesak Iran akan mereka mendapat akses penuh bagi penyelidikan jatuhnya pesawat Boeing 737-800 milik Ukraina tersebut.
Sumber :
  • abc

VIVA – Pemerintah dari lima negara yang warganya menjadi penumpang Ukraine International Airlines yang ditembak jatuh oleh Iran, telah meminta agar pemerintah Iran membayar kompensasi kepada keluarga korban.

Tuntutan Kompensasi Korban Pesawat Ukraina Korban berasal dari Kanada, Ukraina, Swedia, Afghanistan, Inggris dan Iran Iran pada awalnya mengatakan ada kerusakan mesin sehingga pesawat jatuh Belum jelas apakah Iran akan memberikan rincian data kepada penyelidik dari negara lain

Namun dari sisi aturan internasional, kelima negara tersebut, Kanada, Inggris, Afghanistan, Swedia dan Ukraina tidak memiliki perangkat hukum untuk memaksa Iran melakukannya.

Setelah bertemu di London, menteri luar negeri dari kelima negara mendesak Pemerintah Iran untuk melakukan "penyelidikan internasional yang independen, menyeluruh dan terbuka.

Iran diminta untuk melakukan penyelidikan kriminal dan membuat peradilan yang tidak memihak, sehingga mereka bisa mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penembakan rudal ke pesawat tersebut.

Seluruh 176 orang yang berada dalam peawat Boeing 737-800 tewas ketika ditembak rudal setelah lepas dari Bandara Iman Khomeini di ibukota Iran Tehran, 8 Januari lalu

Yang menjadi korban adalah 57 warga Kanada, 11 warga Ukraina, 17 dari Swedia, 4 warga Inggris dan Afghaistan, dan sisanya adalah warga Iran.

"Kami di sini berusaha memastikan adanya akuntabilitas, transparansi, keadilan dan juga penyelesaian bagi para korban," kata Menteri Luar Negeri Kanada, Francois-Philippe Champagne.

Hal itu dikatakannya setelah berttemu dengan Menlu Ukraina, Vadym Prystaiko, Menlu Swedia Ann Linde, Pejabat Menlu Afghanistan, Idrees Zaman, Menlu Inggris, Dominic Raab dan Menteri Urusan Timur Tengah Inggris Andrew Murrison.