Diplomasi RI Berhasil Loloskan Resolusi DK PBB tentang Afghanistan
- Istimewa
VIVA – Diplomasi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa kembali sukses di dunia internasional. Indonesia berhasil memfasilitasi kesepakatan Resolusi 2489 mengenai peran Misi PBB di Afghanistan.
Resolusi tentang United Nations Mission in Afghanistan (UNAMA) berhasil diloloskan berdasarkan pemungutan suara yang digelar di New York pada 17 September 2019 kemarin. UNAMA ini memperpanjang misi selama 12 bulan yaitu hingga 17 September 2020.
“Resolusi yang diprakarsai oleh Indonesia bekerja sama dengan Jerman, dan memuat berbagai dukungan PBB kepada pemerintah dan rakyat Afghanistan untuk ciptakan perdamaian, serta dorong pembangunan,” kata Duta Besar, Dian Triansyah Djani, selaku wakil tetap RI untuk PBB.
Resolusi ini akan memberikan mandat baru bagi UNAMA untuk mendukung kapasitas pemerintah Afghanistan dalam penegakan hak asasi manusia, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak-anak.
UNAMA juga memiliki mandat untuk mendukung persiapan pemilihan umum presiden pada 28 September 2019. Dukungan internasional bagi Afghanistan sangat penting, terlebih jelang pemilu Presiden yang akan jadi simbol penegakan demokrasi di Afghanistan.
Djani menekankan untuk mencapai kesepakatan ini bukan hal yang mudah. Berkat ketekunan diplomasi Indonesia yang selalu menjembatani perbedaan pandangan di DK PBB, ancaman veto dari Anggota Tetap DK PBB pun berhasil dihindari.
"Konsensus ini dicapai karena kepercayaan negara anggota DK terhadap Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktifnya, termasuk peran aktif Menlu RI selama ini dalam mendukung perdamaian di Afghanistan," ujarnya.
Bentuk dukungan tersebut dapat dilihat melalui penyelenggaraan Konferensi Trilateral Ulama RI-Afghanistan di Bogor, Mei 2018 dan keinginan Indonesia untuk dorong peran aktif perempuan Afghanistan.
Anti-Imigran, Trump Batalkan Penerbangan 1.600 Warga Afganistan yang Ingin Pindah ke AS
Hampir 1.660 warga Afghanistan, yang diizinkan pemerintah Amerika untuk bermukim kembali di AS, termasuk anggota keluarga personel militer AS, dibatalkan penerbangannya.
