Kashmir Panaskan India-Pakistan, Menlu RI Panggil Masing-masing Dubes
- Twitter Retno Marsudi
VIVA – Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah memanggil Duta Besar Pakistan Abdul Salik Khan dan Kuasa Usaha Kedutaan Besar India Prakash Gupta untuk membahas tentang konflik Kashmir.
Pertemuan tersebut dilakukan secara terpisah di kantor Kementerian Luar Negeri pada Rabu malam, 14 Agustus 2019. Pada pertemuan itu, Menlu Retno mendorong India dan Pakistan untuk menggunakan dialog dan konsultasi untuk menjembatani perbedaan.
"Pada prinsipnya Indonesia ingin mendengarkan lagi perspektif masing-masing negara. Berangkat dari informasi tersebut telah disampaikan pesan-pesan yang menjadi posisi Indonesia. Intinya adalah pesan perdamaian," kata Plt juru bicara Kemlu, Teuku Faizasyah.
Baik itu Pakistan maupun India merupakan negara yang sangat penting dan bersahabat dengan Indonesia. Selain itu, Indonesia memandang kedua negara tersebut sangat bisa berkontribusi bagi perdamaian, tidak hanya di kawasan, namun juga bersifat global.
"Dalam konteks itulah kita menggarisbawahi apabila terjadi konflik terbuka, maka tidak ada satu pun negara yang diuntungkan. Justru merugikan tidak hanya kedua negara, tetapi terhadap kawasan yang lebih luas," ujar Faizasyah.
Sebelumnya sempat muncul usulan dari pihak Kementerian Luar Negeri Pakistan untuk membawa isu Kashmir ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa. Saat ini, Indonesia tengah duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk periode tahun 2019-2020.
Menurut Faizasyah, usulan tersebut wajar dan sah, sebab setiap negara memiliki pendekatan masing-masing untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Namun dalam hal ini, perlu dilihat apakah pendekatan tersebut bisa menjadi bagian dari solusi atas permasalahan yang ada.
"Dari sisi Indonesia, kita senantiasa berpandangan untuk masalah Kashmir akan lebih elok apabila Pakistan dan India membuka dialog dan berkomunikasi. Karena kebuntuan komunikasi itulah yang menyebabkan munculnya kelangkaan informasi, yang bisa menimbulkan berbagai macam interpretasi dan meningkatkan ekskalasi permasalahan," ujar mantan Dubes RI di Kanada itu.
Konflik atas Kashmir bermula setelah India memutuskan untuk mengeluarkan keputusan kontroversial yakni menghapus status istimewa bagi Kashmir.
Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan bahwa era baru telah dimulai di daerah tersebut yang diperintah India, di mana berbagai hambatan pembangunan di kawasan itu diklaim telah terangkat.
Sementara itu, Pakistan mengatakan bahwa pencabutan status khusus itu melanggar hukum internasional. Seperti India, Pakistan juga mengklaim keseluruhan Kashmir sebagai daerah kekuasaannya.
Kedua negara bersenjata nuklir itu telah berperang beberapa kali untuk memperebutkan kawasan Himalaya itu sejak pemisahan pada 1947. Masing-masing negara menguasai sebagian teritori.
