Malaysia Tegaskan Kini Tolak Pengungsi Muslim Rohingya
- Channel News Asia
VIVA – Malaysia memastikan tidak bisa lagi menerima pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar. Hal ini dilakukan lantaran Malaysia tengah kesulitan ekonomi dan sumber daya semakin menipis akibat pandemi Corona COVID-19.
"Kami tidak bisa lagi menampung lebih banyak (pengungsi) karena sumber daya dan kapasitas kami sudah menipis, serta diperparah oleh pandemi COVID-19," kata Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN secara virtual pada Jumat 26 Juni 2020, seperti dikutip Channel News Asia.
Negara dengan mayoritas etnis Melayu itu telah menjadi tujuan favorit bagi warga Rohingya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Diketahui, sebagian besar warga Rohingya telah melarikan diri ke beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia akibat penumpasan yang dipimpin militer pada 2017 di Myanmar dan kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.
Namun pemerintah Malaysia tidak pernah mengakui status pengungsi. Bahkan baru-baru ini mereka menolak perahu dan menahan ratusan warga Rohingya. Situasi tersebut terjadi karena meningkatnya kemarahan warga Malaysia terhadap orang asing lantaran dituduh menyebarkan virus Corona dan menghabiskan dana negara.
Perlakuan terhadap Rohingya juga dianggap telah memecah-belah hubungan multilateral ASEAN. Dua negara mayoritas Muslim, Indonesia dan Malaysia kerap mengkritik Myanmar karena mengabaikan warga Rohingya yang melarikan diri.
Akan tetapi Myanmar selalu membantah bahwa terjadi pelanggaran terhadap warga minoritas di Negara Bagian Rakhine tersebut. Myanmar malah menyebut Rohingya bukan warga negara mereka, tapi hanya imigran ilegal dari Asia Selatan.
Muhyiddin mendesak, badan pengungsi PBB, UNHCR untuk mempercepat penempatan kembali pengungsi Rohingya ke negara ketiga. UNHCR menyatakan, hingga saat ini sudah ada lebih dari 100 ribu pengungsi Rohingya yang berada di Malaysia.
Selain itu Muhyiddin juga meminta seluruh pihak untuk meningkatkan upaya dalam memerangi perdagangan manusia yang melibatkan etnis Rohingya. Jika tidak dihentikan, menurutnya, akan semakin banyak warga Rohingya yang dieksploitasi, diperbudak atau direkrut oleh militan.
"ASEAN harus berbuat lebih banyak untuk membantu Myanmar, dan Myanmar juga harus berbuat lebih banyak untuk membantu dirinya sendiri agar krisis ini tidak dilupakan," ujar Muhyiddin.
Baca Juga: Peraih Nobel Sebut Kunci Sukses Tangani COVID-19 Tes Sebanyak Mungkin
Ingin Tangkap Pemimpin Militer Myanmar, ICC: Rohingya Tidak Pernah Dilupakan
Jaksa agung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tengah mengajukan surat perintah penangkapan bagi pemimpin militer Myanmar atas kejahatan terhadap Muslim Rohingya.
