Trump Perintahkan Reformasi Kepolisian AS

Presiden juga menyesalkan kematian George Floyd, tapi menolak anggapan rasisme telah mendarah daging di tubuh kepolisian.

Kritik terhadap kebijakan Trump?

Para kritikus mengatakan kebijakan ini gagal untuk mereformasi departemen kepolisian secara mendalam, seperti yang banyak diinginkan orang.

Setelah pengumuman itu, pemimpin Senat Demokrat, Chuck Schumer meminta anggota parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang lebih berani.

"Sayangnya, perintah eksekutif ini tidak akan tersampaikan untuk memberikan perubahan makna dan akuntabilitas yang menyeluruh di departemen kepolisian, seperti keinginan warga Amerika," katanya.

Petinggi Demokrat, Nancy Pelosi mengatakan, perintah eksekutif sebagai "gagal total dan sangat kurang tentang apa yang diperlukan untuk membasmi epidemi ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi yang telah membunuh ratusan warga kulit hitam".

"Dalam momentum menyedihkan ini, kita harus menuntut perubahan yang lebih berani, bukan menyerah pada keterbatasan minimal," dia melanjutkan.

Perintah presiden juga tidak berpengaruh terhadap syarat kekebalan (qualified immunity) - sebuah doktrin melindungi petugas pemerintah dari tanggung jawab, kecuali mereka melanggar hak-hak konstitusional yang "ditetapkan dengan jelas".

Para pendukung reformasi mengatakan dengan doktrin itu berarti polisi dapat dimintai pertanggungjawaban, tapi Gedung Putih menyebut persoalan ini adalah bukan pemicu, dan Mahkamah Agung pada Senin kemarin, menolak untuk melakukan peninjauan.

Kristina Roth, dari Amnesty Internasional Amerika, menganalogikan perintah Trump ini "sama seperti pembalut luka tembak"