Mahathir Mundur, Manuver Hindari Janji ke Anwar Ibrahim?

Namun demikian, Karl mengingat sejarah kepemimpinan Mahathir yang ia sebut cukup rumit dan iapun menyatakan rasa skeptis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahannya.

Ia jelaskan bahwa pada era pertama Mahathir menjabat sebagai perdana menteri, kebijakannya yang dijalankan dan dikembangkan cenderung didasari pendekatan yang mendukung kaum Melayu Bumi Putera, yang merupakan mayoritas warga negara Malaysia.

"Jadi dia telah memberikan banyak privilege , dan apa yang dinamakan `hak istimewa` pada golongan Melayu dan mengesampingkan, atau kurang memerhatikan, kaum-kaum dan suku-suku lain di Malaysia," kata Karl.

"Dan kebanyakan masalah rasisme yang juga sangat institutionalised , sangat berada di dalam policies , undang-undang, sistem dan budaya Malaysia dalam tahun 2020 ini, adalah juga karena legacy Mahathir itu, yang sangat race-based policy -nya," tambahnya.

Tetapi, jelas Karl, pada saat pemilihan dua tahun lalu memang tidak ada pilihan yang lebih baik dan meletakkan harapan kepada Mahathir untuk membenarkan apa yang telah dibuat salah oleh Najib Razak.

"Sekarang ini, sudah dua tahun berjalan dan dia sudah menyampaikan pengunduran diri, saya rasa tanggung jawabnya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Mungkin ada perbaikan sedikit-sedikit, tapi secara mayoritas, sistemnya masih serupa dengan dua tahun yang lalu," kata Karl.

Namun demikian, Urmia bin Matsaid, seorang pegawai swasta yang berdomisili di ibu kota Malaysia, berpendapat bahwa langkah Mahathir dibutuhkan untuk menghentikan Anwar Ibrahim dari menduduki posisi sebagai perdana menteri.

Ia setuju jika Mahathir membentuk pemerintah baru.

"Sekarang di sini tolak party [partai] rasis, atau perkauman, seperti halnya Anwar ini, party perkauman dan dimana ia juga terlibat banyak skandal. Kalau Anwar naik jadi PM, parah Malaysia," ujar Urmia melalui sambungan telepon.