Inggris ke Uni Eropa: Bye, Selamat Tinggal!
- Istimewa
VIVA – Inggris resmi keluar dari Uni Eropa atau Brexit (British exit) pada Kamis, 17 Oktober 2019. Hal ini terjadi setelah keduanya telah menemukan kata sepakat dan memberikan suara bulat (mutlak) yang mendukung Inggris cerai dari Uni Eropa.
Kesepakatan ini dicapai tepat sebelum dimulainya KTT Uni Eropa di Brussel, Belgia. Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker mengaku akan merekomendasikan ke-27 kepala negara anggota Uni Eropa agar menyetujui kesepakatan Brexit.
Saat ini proses perceraian Inggris dan Uni Eropa sudah mepet waktu dan tercapainya kata sepakat ini memungkinkan dilakukannya sejumlah negosiasi bagi masa depan kemitraan Uni Eropa dan Inggris.
"Di mana ada kemauan, di situ ada kesepakatan. Dan, kami telah mencapainya," demikian cuitan Juncker di akun Twitternya, dikutip dari Deutsch Welle. Ia mengusulkan agar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kepala Negara dan Pemerintahan Uni Eropa menyetujui perjanjian tersebut.
Juncker juga mengatakan dalam cuitannya tentang 'perjanjian yang adil dan seimbang' bagi Uni Eropa dan Inggris. Hal senada juga diungkapkan oleh Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson, lewat akun Twitternya.
"Kami memiliki banyak kesepakatan baru yang hebat. Sekarang parlemen harus bersiap menyelesaikan Brexit pada hari Sabtu (19 Oktober) sehingga kita dapat fokus ke prioritas lain seperti biaya hidup, NHS, kejahatan kekerasan dan (masalah) lingkungan," ungkapnya.
Sebelum kedua politisi itu menuliskan cuitan di twitter, Juncker dan Johnson telah berbicara di telepon. Namun, pemulihan hubungan antara Uni Eropa dan Inggris telah diisyaratkan melalui adanya negosiasi pada Rabu malam, 16 Oktober 2019.
Negosiator Inggris dan Uni Eropa mencapai kesepakatan setelah melakukan pembicaraan selama beberapa hari dan diskusi selama hampir tiga tahun. Juncker mengatakan bahwa dirinya ingin agar Brexit disetujui dengan cepat, tanpa perlu perpanjangan tenggat waktu lebih lanjut.
Awalnya, Brexit seharusnya terjadi pada 31 Maret, namun diundur menjadi 31 Oktober 2019, dengan syarat selama kesepakatan disetujui oleh Parlemen Inggris dan Uni Eropa.
Keputusan ini memberikan tanggung jawab kepada Perdana Menteri Boris Johnson untuk mengamankan persetujuan parlemen Inggris untuk kesepakatan dalam pemungutan suara dalam waktu dua hari.
Ia sekarang perlu mengamankan suara yang dibutuhkan pada sesi parlemen yang luar biasa pada Sabtu mendatang, yang tentunya tidak mudah.
