Logo ABC

KPK: Praktik Korupsi Telah Menyebar di Jajaran Pemerintahan Daerah

Rabu, 2 Oktober 2019 - 13:30 WIB
Komisi anti korupsi di negara bagian Victoria, Australia, mengidentifikasi risiko korupsi dalam proses tender proyek-proyek pemerintah daerah selama ini.
Komisi anti korupsi di negara bagian Victoria, Australia, mengidentifikasi risiko korupsi dalam proses tender proyek-proyek pemerintah daerah selama ini.
Sumber :
  • abc

Kasus Lukas ini telah divionis pengadilan. Ia terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman penjara tiga tahun serta denda 31.200 dolar. Istrinya juga dikenai denda 20.500 dolar.

Menurut KPK Victoria, Pemkot Ballarat tidak mengawasi Lukas secara memadai dan pemeriksaan internal oleh Pemkot dilakukan dengan buruk.

Sementara temuan lembaga anti korupsi ini di Pemkot Darebin mengungkap adanya pejabat yang membantu rekanan mendapatkan proyek pemeliharaan jalan senilai 16 juta dolar (Rp160 miliar).

Sebagai imbalannya, pejabat ini menerima uang tunai, hadiah, dan pemberian lainnya. Dalam laporan bertajuk Special report on corruption risks associated with procurement in local government yang dirilis pada September 2019, IBAC menyatakan kerawanan risiko korupsi ini tidak hanya terjadi di dua pemkot tersebut.

"Jajaran pemerintahan daerah lainnya berisiko tinggi melakukan korupsi karena faktor kedekatan pejabat dengan para kontraktor lokal," kata laporan itu.

Pemkot Darebin dalam tanggapannya menyatakan "perubahan signifikan telah diterapkan pada sistem Pemkot" demi mengurangi risiko korupsi terkait pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan Pemkot Ballarat mengatakan pihaknya akan menyusun rencana aksi untuk mengurangi risiko korupsi seperti yang direkomendasikan KPK Victoria.