Sengketa Kashmir: PM Narendra Modi Bela Keputusannya Cabut Status

Pidato itu muncul di tengah situasi yang penuh ketidakpastian dan perpecahan. Meski banyak warga India yang menyambut langkah itu dan memuji pemerintahan Modi atas ketegasan mereka, sisanya mengkritik India atas apa yang mereka sebut sebagai taktik kaku dan bahkan bertentangan dengan konstitusi.

Apa kata Modi?

Ketika pemerintah India mencabut otonomi daerah Kashmir-India, mereka juga memutuskan untuk membagi wilayah tersebut ke dalam dua daerah yang dikelola pemerintah federal: Jammu dan Kashmir, serta Ladakh. "Wilayah perserikatan" seperti demikian memiliki otonomi yang lebih sedikit dari pemerintah pusat ketimbang pemerintah negara bagiannya sendiri.

Dalam pidatonya, Modi menyatakan bahwa pada akhirnya Jammu dan Kashmir dapat memperoleh kembali status negara bagian mereka, akan tetapi Ladakh akan tetap menjadi kawasan perserikatan.

"Penghapusan Pasal 370 menandakan dimulainya era baru," ujarnya.

Status khusus Kashmir, kata sang perdana menteri, telah digunakan sebagai senjata oleh Pakistan untuk "menghasut sejumlah orang", namun kini India akan menyingkirkan "terorisme dan para teroris" dari daerah itu.

"Akan ada banyak pembangunan," tuturnya. "Seluruh warga akan mendapatkan haknya."

Narendra Modi mulai memerintah India pada tahun 2014 - Getty Images