Pencabutan Status Daerah Istimewa Kashmir oleh India Jadi Kontroversi

"Mereka hanya ingin menduduki tanah kami dan ingin membuat negara bagian berpenduduk mayoritas Muslim ini seperti negara bagian lain dan membuat kami menjadi minoritas dan mencabut wewenang kami secara total."

Namun partai yang berkuasa BJP telah lama menentang Pasal 370 dan pencabutan itu masuk dalam manifesto kampanye partai dalam pemilu tahun 2019 ini.

"BJP mengatakan integrasi penuh dengan India akan memajukan pembangunan, dan menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk memberikan perlakuan berbeda kepada Jammu dan Kashmir karena berpenduduk mayoritas Muslim atau karena diakui sebagai bagian dari Pakistan," jelas Andrew Whitehead.

Para pemimpin BJP dan banyak partai besar lain menyebut pencabutan status istimewa sebagai `keputusan` bersejarah.

Apa yang terjadi sekarang ?

Banyak kalangan di Kashmir memperingatkan pencabutan pasal khusus akan memperburuk kekacauan dan menyulut demonstrasi di wilayah itu. Kawasan itu sekarang dikepung.

Sejumlah pemimpin setempat dikenai tahanan rumah dan pertemuan umum dilarang. Pembatasan jaringan telepon dan internet menggambarkan betapa serius krisis yang terjadi. Kashmir juga diisolasi dari wilayah lain di India.

Puluhan ribu pasukan tambahan dikerahkan ke wilayah Kashmir menjelang pengumuman pencabutan status istimewa dan para wisatawan diperintahkan untuk keluar dengan peringatan adanya ancaman teror.