RI Pimpin Rencana Aksi OKI Mengatasi Islamophobia
- Kementerian Luar Negeri RI
VIVA – Indonesia mendesak negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk kompak dalam mengatasi Islamophobia dan tindak diskriminasi pada sesama Muslim di dunia. Maka perlu disusun rencana aksi melalui dialog yang berkelanjutan agar tidak sampai menimbulkan selisih paham.
Demikian pesan inti yang diserukan Indonesia saat memimpin pertemuan perdana Kelompok Kerja Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk Perdamaian dan Dialog. Berlangsung di Jakarta selama 29-30 Juli 2019, pertemuan itu diikuti para delegasi negara-negara anggota OKI.
Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kementerian Luar Negeri RI, melalui siaran persnya hari ini, mengungkapkan bahwa pertemuan itu telah berhasil menyusun Rencana Aksi Bersama untuk Perdamaian dan Dialog. Rencana aksi tersebut tersusun dalam pertemuan yang dihadiri 15 wakil negara OKI pada tingkat pejabat senior dan Wakil Tetap di Jakarta.
Wakil Menteri Luar Negeri RI, A. M. Fachir, saat membuka acara menegaskan pentingnya persatuan dan upaya bersama negara OKI untuk memajukan perdamaian dan dialog guna menciptakan kondisi dunia yang lebih baik. “Jangan ada ruang untuk selisih paham untuk mengatasi Islamophobia dan tindak diskriminasi pada sesama Muslim,” ujar Wamenlu dalam sambutan pembukaan.
Fachir pun mendorong pertemuan pertama Kelompok Kerja OKI yang dilaksanakan di Jakarta untuk menyiapkan dasar-dasar rencana aksi bersama agar OKI memiliki strategi bersama dalam menghadapi perselisihan antar umat beragama.
Mantan Duta Besar RI untuk Arab Saudi itu menekankan pula bahwa OKI harus selalu menjadi bagian dari solusi untuk masalah-masalah yang mengemuka di dunia saat ini seraya meminta negara OKI melakukan dialog yang konstruktif dan menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan masalah.
Dokumen rencana aksi untuk perdamaian dan dialog selanjutnya akan dibawa ke Pertemuan Tingkat Menteri OKI pada bulan September 2019 di New York, di sela-sela kegiatan Sidang Majelis Umum PBB. Pertemuan di New York mendatang diharapkan dapat mensahkan dokumen rencana aksi tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal OKI untuk Hubungan Politik, Mr. Yousef M. AlDobeay, yang menjadi pimpinan pertemuan, menyampaikan apresiasi atas peran utama Indonesia mendorong penciptaan Kelompok Kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog dan menjadi tuan rumah pertemuan pertama kelompok kerja tersebut, yang merupakan hasil inisiatif Presiden Joko Widodo dan disepakati oleh negara-negara anggota OKI.
Dokumen rencana aksi antara lain berisikan tujuan dan bentuk aktivitas yang dapat dijalankan negara anggota OKI untuk mendorong perdamaian dan dialog dalam bentuk pendidikan, seminar, studi bersama, dan rencana kerja sama dengan sejumlah Badan PBB dan organisasi regional.
Pertemuan kelompok kerja OKI untuk Perdamaian dan Dialog merupakan mandat dari hasil pertemuan Menteri Luar Negeri OKI ke-46 yang berlangsung di Abu Dhabi pada bulan Maret lalu. Pertemuan OKI di Jakarta terakhir kali diselenggarakan pada bulan Maret 2016 saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI untuk Palestina dan Al-Quds Al-Sharif dan bulan November 2018 saat Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan perdana Kepala Otoritas Pengawas Obat dan Makanan OKI.
Anggota Parlemen Inggris Dinonaktifkan dari Partainya Karena Menjelekkan Islam
Anggota Parlemen Inggris dari Partai Konservatif, Lee Anderson, ditangguhkan keanggotaan partainya karena pernyataannya yang kontroversi soal Wali Kota London, Sadiq Khan
