Pengakuan Hak Konstitusional Aborigin di Australia Akan Direferendum
- abc
Pemerintah Australia berjanji akan menggelar referendum atas pengakuan hak-hak masyarakat pribumi dalam konstitusi. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahun ke depan.
Menteri Urusan Pribumi Australia Ken Wyatt hari Rabu (10/7/2019) menyatakan, pemerintah kali ini "mengedepankan opsi konsensus" atas isu ini.
Dia mengatakan Pemerintahan PM Morrison berkomitmen untuk perubahan konstitusi mengenai masyarakat pribumi.
Pada tahun 2017, ratusan orang Aborigin dan penduduk Selat Torres menggelar pertemuan di Uluru dan mendesak pembentukan badan penasehat pribumi ditambahkan ke dokumen pendirian negara Australia.
Pemerintahan PM Malcolm Turnbull saat itu menolak proposal ini dengan dalih akan dilihat sebagai kamar parlemen ketiga (selain DPR dan Senat).
Tapi PM Scott Morrison tampaknya terbuka terhadap gagasan itu. Bahkan, minggu lalu dia menyatakan ingin bekerja sama dengan oposisi dalam masalah ini.
Menteri Wyatt menambahkan, pemerintah akan merancang model badan penasehat dengan pihak pribumi yang disebut juga sebagai First Australian. Dana sebesar 7 juta dolar juga sudah disiapkan.
"Keberhasilan Referendum 1967 adalah hasil dari advokasi tak kenal lelah dan momentum perubahan nasional yang luar biasa," kata Menteri Wyatt.
"Jika kita ingin melihat konsensus nasional semacam itu lagi, kita perlu teliti dan meluangkan waktu untuk mewujudkannya secara tepat," katanya.
