RI Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB, Ini Agenda yang Akan Dipimpin
- Press release PTRI New York
VIVA – Status presidensi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dimulai pada 1 Mei 2019. Dalam rangka penyambutan hal itu, beragam corak batik serta hiasan tradisional Indonesia langsung mewarnai sejumlah ruangan di DK PBB termasuk di ruang Presiden DK untuk bulan Mei 2019. Demikian disampaikan Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York, Dubes Dian Triansyah Djani sebagaimana rilis yang dikirimkan.
Dubes Djani mengatakan, bahwa selain mempromosikan kekayaan budaya bangsa Indonesia, hal ini juga merupakan kebanggaan tersendiri bagi para diplomat Indonesia untuk mengenakan batik di DK PBB.
Presidensi Indonesia dimulai dengan pertemuan 15 dubes negara anggota DK PBB guna membahas dan menyepakati program kerja DK PBB untuk bulan Mei 2019. Indonesia juga bertemu dengan negara-negara non-anggota DK PBB untuk menyampaikan rencana program kerja tersebut.
Selama menjadi Presiden DK PBB, Indonesia akan mendorong pembahasan isu pemeliharaan perdamaian PBB dengan mengadakan pertemuan terbuka yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dihadiri oleh Sekjen PBB.
Sebagai negara penyumbang pasukan perdamaian terbesar di antara negara anggota Dewan Keamanan lainnya, Indonesia sangat berkomitmen untuk memajukan aspek pelatihan dan pembangunan kapasitas para personel penjaga perdamaian.
“Tentunya Indonesia juga akan mengangkat isu Palestina dengan mengadakan pertemuan mengenai pendudukan ilegal di Palestina, yang menjadi salah satu tantangan terbesar dicapainya solusi dua negara,” kata Djani.
Selain beberapa kegiatan kunci tadi, Indonesia juga akan mengadakan pertemuan terbuka Dewan Keamanan yang memfokuskan perhatian pada perlindungan warga sipil dalam situasi konflik bersenjata. Pertemuan ini menandakan 20 tahun dibahasnya isu perlindungan masyarakat sipil di DK PBB dan 70 tahun Konvensi Jenewa tentang Hukum Humaniter.
Indonesia juga akan memimpin berbagai agenda pertemuan DK PBB lainnya seperti Yaman, Suriah, Burundi, Irak, Somalia, dan lain-lain. Dalam kapasitas selaku Ketua beberapa badan subsider DK PBB, Indonesia akan menyampaikan laporan kegiatan Komite 1267 tentang ISIL/Al-Qaeda dan Komite 1540 tentang senjata pemusnah masal yang digunakan oleh aktor non-negara.
Akan diadakan juga pameran foto bertemakan “Investing for Peace” yang secara resmi akan dibuka oleh Menlu RI serta resepsi akhir presidensi yang menampilkan budaya tradisional Indonesia.
Diketahui, Indonesia terakhir kali menjadi Presiden DK PBB pada bulan November 2007 silam.
Laporan tvOne Amerika Serikat
Satu Tahun Sejak Kudeta Myanmar, DK PBB Dukung 'Kehendak Rakyat'
Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus diberlakukan oleh militer di Myanmar.
