Jemaah Ahmadiyah Tak Golput Walau Pilih Calon Jelek dari yang Terjelek

"Masjidnya banyak di Parakansalak. Gabunglah dengan yang lain. Mari kita bersama ulama- umaroh bersatu. Jangan sampai enggak berjamaah, rugi. Silaturahmi adalah kunci surga lho," katanya.

Isu minoritas sengaja dihindari

Ismail Hasani, Direktur Eksekutif SETARA Institute, mengatakan isu terkait kelompok agama yang terpinggirkan memang dihindari baik oleh kedua kubu calon presiden maupun calon anggota legislatif.

"Bagi pragmatisme politik, membela kelompok tertentu yang justru mendestruksi suara mereka, pasti dihindari. Mereka lebih memilih untuk berada di jalur aman untuk tidak mendiskusikan hal-hal seperti itu," ujar Ismail.

"Inilah bagian yang justru disayangkan, mestinya isu pelanggaran HAM jadi bagian inheren yang dibicarakan dalam konteks pilpres. Tapi, kedua calon presiden tidak mendiskusikannya secara baik," katanya.

Ia mengatakan komitmen calon legislatif sebenarnya penting karena jika terpilih, mereka dapat membantu kelompok agama minoritas memprakarsai revisi atau pencabutan Undang-undang No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, yang dianggap tidak sesuai dengan perspektif HAM.

Sepanjang tahun 2018, SETARA Institute mencatat 160 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan dengan 202 bentuk tindakan, yang tersebar di 25 provinsi. Sebagian besar peristiwa pelanggaran terjadi di Jawa Barat, dengan 24 peristiwa.