Mei 2019, RI Jadi Presiden Dewan Keamanan PBB
- Dok. Kementerian Luar Negeri
VIVA – Indonesia akan menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) sebanyak dua kali, yaitu pada Mei 2019 dan Agustus atau September 2020. Jelang duduk di kursi presiden, Indonesia telah menyiapkan sejumlah kegiatan.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard mengatakan, untuk masa jabatan presiden selama satu bulan tersebut Indonesia akan mengangkat tema mengenai peace keeping atau menjaga perdamaian.
Kegiatan pertama adalah debat terbuka pada tanggal 7 Mei 2019, dengan tema peace keeping operation. "Ini merupakan signature event kita dengan tema United Nation Security Council open debate on Strengthening the Capabilities of the United Nation Peace Keeping Operation, yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI dan dihadiri Sekjen PBB," kata Febrian di Jakarta.
Kedua, Indonesia akan kembali menyelenggarakan debat terbuka yang berjudul Protection of Civilians in Armed Conflict atau perlindungan warga sipil di area konflik, pada 23 Mei 2019. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka 20 tahun sejak resolusi pertama mengenai perlindungan warga sipil, serta perayaan 70 tahun Konvensi Wina.
Untuk kegiatan ketiga akan digelar Arria-Formula Meetings atau diskusi informal DK PBB. Diskusi akan mengambil isu mengenai pemukiman ilegal Israel di Palestina.
"Jadi isu Palestina kita angkat dalam diskusi informal, di mana kita akan mendengarkan para pembicara, pejabat maupun aktor yang terkait pemukiman ilegal, khususnya dari isu kemanusiaan," ujar Febrian.
Pada akhir masa kepresidenan di bulan Mei nanti, Indonesia juga akan menggelar resepsi yang dikombinasikan dengan pertunjukan budaya. Rencananya dalam resepsi tersebut akan menghadirkan tim kesenian dari Aceh berupa Tari Saman.
"Kita juga adakan pameran foto di Markas Besar PBB dengan tema Investing in Peace selama dua minggu, dari tanggal 6-17 Mei 2019 dan dibuka oleh Menlu. Ini menarik karena kita akan showcase mengenai peace keeping operation kita, tapi dari sisi bahwa PKO ini adalah sumbangan kita dan ini memerlukan investasi," ujarnya. (dau)
Jokowi Dorong PBB Penuhi Akses Terhadap Obat-obatan dan Vaksin
Jokowi menyampaikan dalam jangka pendek, PBB harus berperan memenuhi akses terhadap obat-obatan dan vaksin bagi semua.
