Kemenlu Fasilitasi Keluarga Korban Penembakan ke Selandia Baru
- VIVA / Lilis Khalisotussurur
VIVA – Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Luar Negeri tengah memfasilitasi keberangkatan keluarga dari warga negara Indonesia yang menjadi korban penembakan brutal di dua masjid Christchurch, Selandia Baru.
Satu orang WNI bernama Muhammad Abdul Hamid alias Lilik Abdul Hamid, meninggal dunia akibat penembakan di Masjid Al Noor. Sementara itu, dua WNI yaitu seorang ayah bernama Zulfirman Syah dan anaknya, mengalami luka-luka dalam penembakan di Masjid Linwood.
"Kemlu saat ini sedang memfasilitasi dan membantu keluarga yang ada di Indonesia untuk ke Selandia Baru. Kemlu bekerja sama dengan Kedutaan Besar Selandia Baru di sini, untuk memfasilitasi dokumen perjalanan dan visanya," kata juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir di Jakarta, Senin 18 Maret 2019.
Lilik Abdul Hamid yang sebelumnya dinyatakan hilang pasca penembakan tersebut, saat ini telah dikonfirmasi meninggal dunia dalam peristiwa penembakan di Christchurch.
Sementara itu, korban luka yaitu Zulfirman Syah, tengah menjalani perawatan di RS Christchurch Public Hospital. Dia telah menjalani multiple operations dan saat ini terus mendapatkan perawatan. Anak dari Zulfirman Syah dikabarkan dalam kondisi yang sudah stabil.
Pagi ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu dengan Kuasa Usaha Kedutaan Besar Selandia Baru di Indonesia, untuk menyampaikan kecaman keras terhadap serangan teror pekan lalu.
"Menlu menyampaikan duka cita mendalam dan menyampaikan solidaritas serta kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan Selandia Baru untuk menghadapi situasi ini," ujar Arrmanatha.
Â
Sebelumnya, sebanyak 50 orang meninggal dunia dalam aksi penembakan secara brutal yang terjadi saat Salat Jumat di Masjid Al Noor, Kota Christchurch, Selandia Baru, pada Jumat, 15 Maret 2019. Pelaku penyerangan, Brenton Tarrant, berhasil dibekuk usai peristiwa berdarah itu.
Indonesia Tetap Bersikap Bebas Aktif Soal Konflik Rusia-Ukraina
Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, sikap bebas aktif dalam konflik Rusia-Ukraina ini berarti tidak memihak pada negara-negara tertentu.
