Shamima Begum dan Kisah Orang-orang Dicabut Kewarganegaraannya

Mereka juga kesulitan mendaftarkan kelahiran anak, akses ke sekolah dan rumah sakit, mendapat pekerjaan atau dibayar, menerima keuntungan, bahkan menyewa atau membeli rumah.

`Penentuan kewarganegaraan`

Beberapa negara Uni Eropa memiliki sistem yang dikenal sebagai "penentuan kewarganegaraan", dengan memberikan dokumen kependudukan kepada orang tanpa kewarganegaraan dan kesempatan untuk bepergian ke luar negeri.

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) menginginkan lebih banyak negara untuk mengadopsi ini, tetapi ini bukan praktik yang tersebar luas.

Pada tahun 1954, PBB membuat konvensi untuk menetapkan standar minimum perawatan bagi orang yang tidak memiliki kewarganegaraan: yaitu hak atas pendidikan, pekerjaan dan perumahan.

Ini juga menjamin orang tanpa kewarganegaraan hak untuk identitas, dokumen perjalanan dan bantuan administrasi.

Sebuah konvensi baru pada tahun 1961 yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi jumlah orang tanpa kewarganegaraan, membangun kerangka kerja internasional untuk memastikan hak setiap orang atas kewarganegaraan.

Konvensi tersebut juga menetapkan bahwa anak-anak harus memperoleh kewarganegaraan dari negara di mana mereka dilahirkan jika mereka tidak memperoleh kewarganegaraan lain.

Ketentuan itu mengharuskan negara menetapkan perlindungan penting untuk mencegah mereka hidup tanpa kewarganegaraan.