Pemilu Thailand Tertunda karena Ada Prosesi Penobatan Raja
- aftermathnews.com
VIVA – Pemilu Thailand untuk mengakhiri pemerintahan militer yang seharusnya digelar pada 24 Februari 2019 kembali mengalami penundaan. Diperkirakan, pemilu baru akan digelar pada Maret 2019.
Komisi Pemilihan Umum Thailand belum mengumumkan penundaan tersebut. Namun, dua pejabat senior di KPU Thailand mengatakan bahwa tidak mungkin mengadakan pemilu pada 24 Februari 2019 seperti yang diumumkan bulan lalu.
Pemerintah militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan selama satu bulan karena jadwal pemilu bentrok dengan penobatan raja pada Mei 2019.
"Pemilu 24 Februari tidak dapat dilaksanakan karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya. Sekarang ada dua kemungkinan tanggal, 10 Maret atau 24 Maret," kata seorang pejabat senior KPU Thailand, seperti dilansir Channel News Asia.
Upacara penobatan untuk Raja Maha Vajiralongkorn telah dijadwalkan 4-6 Mei 2019. Pemerintah mengatakan, akan ada ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan sesudah tanggal tersebut.
"Akan ada pemilihan sebelum penobatan. Kami harus mengatur kedua hal itu bersama-sama, tetapi kami harus memberikan waktu untuk persiapan penobatan terlebih dahulu," kata Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha.
Dua partai politik terbesar mengatakan mereka tidak keberatan dengan penundaan itu.
Di bawah hukum, Komisi Pemilihan harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam waktu 60 hari pemungutan suara. Sementara itu, parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari dari hasil pemilihan dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen.
Pemerintah mengatakan, peristiwa politik ini bisa berbenturan dengan upacara penobatan. Monarki sangat dihormati di Thailand dan penobatan tahun ini akan menjadi yang pertama dalam memori hidup sebagian besar penduduk Thailand.
Raja Vajiralongkorn telah menjadi raja sejak lama usai ayahnya meninggal pada 2016 setelah masa pemerintahan 70 tahun. Namun, ia belum secara resmi dinobatkan selama periode berkabung yang panjang. (art)
Budi Gunawan Minta Usulan KPU jadi Badan Ad Hoc Dikaji Lebih Dalam
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Budi Gunawan meminta usulan KPU jadi lembaga Ad Hoc.
