Logo BBC

Korban Kawin Paksa Dipungut Biaya, Kemlu Inggris Dikecam

Sabtu, 5 Januari 2019 - 16:10 WIB
Para perempuan yang menjadi korban kawin paksa di luar negeri dikenakan biaya untuk membebaskan mereka.-Getty Images
Para perempuan yang menjadi korban kawin paksa di luar negeri dikenakan biaya untuk membebaskan mereka.-Getty Images
Sumber :
  • bbc

Saat masih menjabat menteri dalam negeri, Theresa May yang kini menjabat sebagai perdana menteri, pada tahun 2014 mempelopori undang-undang untuk memberantas pernikahan paksa. Dan bulan Agustus lalu Menteri Dalam Negeri saat ini Sajid Javid bersumpah untuk "berbuat lebih banyak untuk memerangi dan membantu korban".


- BBC

Adapun Kantor Kementrian Luar Negeri berkilah, pinjaman darurat digunakan untuk mencegah para korban dari situasi berisiko tinggi, ketika tidak ada pilihan lain yang tersedia bagi mereka, tetapi "karena uang itu diperoleh dari dana publik, kami memiliki kewajiban untuk mengembalikannya".

Pihak Kementrian Luar Negeri juga menambahkan, pada umumnya orang-orang itu harus menyerahkan paspor mereka kepada pemerintah untuk mendapatkan pinjaman.

Paspor tersebut tidak akan dikembalikan sampai pinjaman dilunasi. Jika pinjaman tidak dilunasi setelah enam bulan, maka mereka akan dikenai biaya tambahan sebesar 10%.

Jika bukan karena `keadaan luar biasa`, kantor Kementrian Luar Negeri tidak akan membantu warga negara Inggris untuk pulang.


Menteri Dalam Negeri Inggris, Sajid Javid - Reuters

Menteri Dalam Negeri Sajid Javid mengatakan, kantor Kementrian Luar Negeri dan Dalam Negeri mengeluarkan "biaya dalam jumlah luar biasa untuk memerangi pernikahan paksa".