Negara Pasifik Desak AS Kembali ke Perjanjian Iklim Paris

Australia, Selandia Baru dan negara-negara di Kepulauan Pasifik menandatangani Deklarasi Boe yang menyatakan perubahan iklim sebagai ancaman terbesar yang dihadapi kawasan itu. Secara khusus, negara-negara Pasifik bahkan mendesak Amerika Serikat untuk kembali dalam Perjanjian Perubahan Iklim Paris.

Deklarasi Boe disepakati dalam Pacific Islands Forum (PIF) yang berlangsung di Boe, Nauru, pekan ini.

Dilaporkan terjadi perselisihan pada menit-menit terakhir mengenai kalimat yang akan digunakan terkait perubahan iklim.

Sejumlah negara Pasifik menuduh Australia telah mencoba untuk memperlunak kalimat yang akan digunakan dalam deklarasi tersebut.

Australia dalam forum itu juga tidak mendukung pernyataan dari negara-negara kecil kepulauan yang menyerukan percepatan pengurangan emisi karbon.

Perdana Menteri Tuvalu Enele Sopoaga sempat ditanyai wartawan mengenai negara mana yang keberatan.

Dia tidak bersedia menyebut nama Australia, tetapi saat didesak wartawan dia mengkonfirmasi negara itu "dimulai dengan huruf A".

"Masalah ini sangat penting bagi para pemimpin negara kecial kepulauan karena kerentanan mereka terhadap perubahan iklim," kata PM Sopoaga.

"Kami mengimbau para pemimpin Forum untuk mendukung agar kita dapat mewujudkannya," ujarnya.

Australia dan Selandia Baru menolak bergabung bersama anggota PIF lainnya untuk mendesak AS masuk kembali dalam Perjanjian Perubahan Iklim Paris.

Pemerintahan Presiden Trump secara resmi mengumumkan menarik diri dari perjanjian tersebut pada Agustus tahun lalu.

Diplomat China picu kemarahan

Sementara itu Presiden Nauru Baron Waqa tidak dapat menyembunyikan kemarahan karena perselisihannya dengan seorang diplomat China awal pekan ini.

Perwakilan China di PIF melakukan aksi meninggalkan tempat (WO) setelah tidak diberikan kesempatan untuk berpidato tentang perubahan iklim.

Presiden Waqa mengecam pejabat China tersebut dalam konferensi pers pada akhir pertemuan. Dia mengatakan Nauru siap meningkatkan perselisihan ini.

"Apakah orang itu akan bersikap demikian di depan Presidennya sendiri? Lihat siapa dia. Dia bukan siapa-siapa!" kata Presiden Waqa mengenai diplomat China yang WO tersebut.

"Kami bukan hanya mendesak permintaan maaf. Kami bahkan akan membawanya ke PBB," tambahnya.

Ketegangan dengan delegasi China sudah terjadi sejak para pejabat negara itu tidak dapat memasuki Nauru dengan paspor diplomatik.

Nauru adalah salah satu negara Pasifik yang mengakui Taiwan sebagai negara.

Menlu Australia yang baru, Senator Marise Payne (kiri) bersama Menlu Selandia Baru Winston Peters.

Pool Photo via AP: Jason Oxenham

Semakin padat dan kompleks

Deklarasi Boe mengakui lingkungan geopolitik Pasifik yang dinamis, yang mengarah menjadi kawasan yang semakin padat dan kompleks.

Meningkatnya kehadiran China di kawasan ini menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir, terutama terkait dengan pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur skala besar.

Di sisi lain Australia berusaha menegaskan kembali kehadirannya sebagai "mitra pilihan" bagi negara-negara Pasifik.

Menlu Australia yang baru Marise Payne mengumumkan negaranya akan bekerjasama mendirikan lembaga baru yang fokus memperkuat kemampuan pemerintah negara-negara Pasifik dalam menegakkan hukum dan melindungi kedaulatan mereka.

Menlu Payne mengatakan lembaga Pacific Fusion Centre akan didirikan pertengahan 2019.

Lembaga ini akan menyiapkan informasi yang diperlukan para pengambil keputusan di Pasifik dalam mengidentifikasi dan menanggapi ancaman keamanan, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan manusia dan perdagangan narkoba.

Menlu Payne mengatakan Australia juga akan membantu pengembangan kebijakan strategis di kawasan itu melalui Australian Pacific Security College yang akan didirikan pada awal 2019.

Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia.