Rapor Hijau Bawa RI Duduk di Kursi Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sumber :
  • VIVA/ Dinia Adrianjara .

VIVA – Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung, Jawa Barat, merupakan salah satu tonggak penting sejarah yang dirasakan sampai saat ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan KAA 1955 sebagai peristiwa yang memperkenalkan Indonesia.

DK PBB Sahkan Resolusi Akses Vaksin COVID-19 Adil dan Merata

"Tahun 1955 kita mengadakan Konferensi Asia Afrika, yang sampai sekarang nilai-nilainya masih relevan. Misalnya penghormatan kepada negara lain, non-interference, menyelesaikan masalah dengan cara damai. Prinsip itu sampai sekarang masih berlaku," ujar Retno di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung, Sabtu, 15 Juli 2018.

Retno mengatakan relevansi KAA tersebut cukup berdampak pada kampanye Indonesia dalam pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa, 8 Juni lalu. Menurut dia, rapor Indonesia menjadi faktor penting.

Kiprah RI di Dewan Keamanan PBB akan Usai, Angkat Isu Palestina

"Karena saat kampanye melawan negara lain, salah satu yang dilihat adalah rapor Indonesia. Saat kita kampanye untuk Dewan Keamanan, itu juga dibuka rekam jejak Indonesia. Salah satunya adalah KAA tahun 1955," ujarnya.

Rekam jejak Indonesia tahun 1955 yang terbilang baru merdeka dari penjajahan pada masa itu, terbilang sangat membanggakan karena bisa menginisiasi sesuatu yang menggerakan negara-negara berkembang lainnya.

Jokowi Dicuitkan Jadi Calon Sekjen PBB, Berikut Ini Kriteria Ketatnya

"Jadi, semangat itu yang ingin dikembangkan. Sampai sekarang rapor dan rekam jejak kita itu dilihat dan sangat berdampak bagi Indonesia di mata dunia," kata Retno.

Dalam sejarahnya, KAA juga menghasilkan beberapa forum yang sampai sekarang masih eksis, misalnya Gerakan Non-Blok, kemudian di New York ada kelompok negara-negara G-77. Semuanya itu merupakan turunan dari KAA tahun 1955 lalu.

Suasana sidang Dewan Keamanan PBB di New York, AS.

Satu Tahun Sejak Kudeta Myanmar, DK PBB Dukung 'Kehendak Rakyat'

Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus diberlakukan oleh militer di Myanmar.

img_title
VIVA.co.id
3 Februari 2022