Australia Hentikan Bantuan Langsung untuk Palestina

Australia telah berhenti memberikan bantuan langsung kepada Otoritas Palestina (PA), dengan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan sumbangan dapat meningkatkan kemampuan PA untuk membayar warga Palestina yang dihukum karena kekerasan bermotif politik.

Bishop mengatakan, pendanaan dipotong untuk Multi-Donor Trust Fund Bank Dunia untuk Program Pemulihan dan Pembangunan Palestina setelah menyurati PA pada akhir Mei untuk meminta jaminan bahwa bantuan Australia tidak ditujukan bagi orang yang pernah dipidana.

Australia mengirim sekitar $ 10 juta bantuan ke wilayah Palestina, dan sekarang akan mengarahkan dana melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kekhawatiran telah dikemukakan oleh beberapa politisi koalisi, termasuk Eric Abetz, bahwa uang yang dikirim melalui Bank Dunia telah digunakan untuk mendanai kekerasan di wilayah Palestina.

Bishop mengatakan dia yakin tidak ada dana Australia yang digunakan secara tidak tepat.

"Saya yakin bahwa pendanaan Australia sebelumnya kepada PA melalui Bank Dunia telah digunakan sebagaimana mestinya," katanya dalam sebuah pernyataan.

"Namun, saya prihatin bahwa dalam menyediakan dana untuk aspek operasi PA ini, ada peluang bagi mereka untuk menggunakan anggarannya sendiri untuk kegiatan yang tidak akan pernah didukung oleh Australia."

"Setiap bantuan yang diberikan oleh Organisasi Pembebasan Palestina kepada mereka yang dihukum karena kekerasan bermotif politik adalah penghinaan terhadap nilai-nilai Australia dan merusak prospek perdamaian yang bermakna antara Israel dan Palestina," tambahnya.

Australia mengalokasikan $ 43 juta untuk bantuan kemanusiaan di wilayah itu untuk tahun fiskal saat ini, yang dimulai pada 1 Juli.

Australia mengikuti jejak AS

Pada bulan Maret, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji Pemerintah AS yang mengeluarkan aturan yang menangguhkan beberapa bantuan keuangan yang dibayarkan kepada keluarga Palestina yang tewas atau dipenjarakan dalam pertempuran dengan Israel.

Netanyahu mengatakan aturan yang disebut sebagai Taylor Force Act, berasal dari nama seorang Amerika yang tewas di Israel oleh seorang Palestina pada tahun 2016, sebuah "sinyal kuat oleh AS yang mengubah aturan" dengan memotong "ratusan juta dolar untuk Otoritas Palestina bahwa mereka berinvestasi dalam mendorong terorisme".
Palestina mengatakan keluarga adalah korban kekerasan.

Seorang Palestina terluka dievakuasi dalam sebuah aksi protes.

Reuters: Mohammed Salem

Pejabat Palestina Nabil Abu Rdeneh mengutuk aturan itu, dengan mengatakan itu tidak "memungkinkan terciptanya suasana yang kondusif untuk perdamaian".

Abetz menyambut keputusan Bishop.

"Keputusan Menteri Bishop yang kuat dan menentukan hari ini untuk memastikan bahwa Otoritas Palestina tidak lagi dapat menggunakan bantuan kita untuk membebaskan uang dalam anggarannya untuk terorisme yang dipromosikan negara, adalah sangat positif," kata Abetz.

"Sangat penting kita memastikan bahwa bantuan asing kita tidak dibelanjakan, atau menyediakan uang untuk promosi terorisme dan menyalurkan bantuan kita ke wilayah Palestina melalui PBB akan memberikan jaminan yang lebih besar bahwa akuntansi pintar Otoritas Palestina tidak bisa terjadi," tambahnya.

Bishop mengatakan Dana Kemanusiaan PBB membantu 1,9 juta orang, terutama di Jalur Gaza di mana situasi kemanusiaan terus memburuk.

ABC/AP

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris di sini.