Parlemen Australia Godok UU Anti Perbudakan Modern

"Saya pikir ini adalah langkah pertama yang sangat baik bagi Australia karena kami telah melihatnya diterapkan di negara lain, dan bagi Australia untuk menerapkan ini merupakan langkah maju yang besar," katanya.

Survei menunjukkan banyak hal untuk dipelajari

Pada bulan Mei CIPS merilis hasil survei perbudakannya, yang menemukan sebagian besar manajer pengadaan tidak siap untuk persyaratan pemerintah yang baru.

Dalam survey itu, 45 persen manajer pengadaan setuju bahwa undang-undang diperlukan, tetapi seperempat dari semua responden khawatir hal itu akan berdampak kecil.

Pada saat survei, 20 persen organisasi tidak mengambil langkah apa pun untuk memastikan rantai pasokan bebas perbudakan, tetapi 80 persen mengatakan mereka termotivasi untuk mengatasi masalah ini karena risiko reputasi mengabaikannya.

Simak beritanya dalam Bahasa Inggris disini.