Parlemen Australia Godok UU Anti Perbudakan Modern
- abc
Desakan penerapan sanksi
Juru bicara Kehakiman dari oposisi Clare O"Neil mengatakan RUU itu lemah karena tidak menetapkan hukuman bagi perusahaan yang menolak melaporkan perbudakan dalam rantai pasokan mereka.
"Seharusnya ketentuan ini tidak opsional dalam memutuskan apakah Anda mengikuti undang-undang atau tidak," katanya.
"Hukuman yang didesak untuk diberlakukan oleh Partai Buruh tidak ditujukan kepada perusahaan yang mendapati adanya praktek perbudakan modern dalam rantai pasokan mereka, karena bisnis yang menemukan perbudakan dan melakukan sesuatu mengenai hal itu harus dihargai," katanya.
"Kami berbicara tentang pengusaha yang bahkan tidak peduli dengan tindakan perbudakan modern, karena jika mereka tidak dapat peduli dalam membuat laporan saja, maka saya pikir mereka harus dihukum."
Seorang juru bicara departemen Kehakiman kepada ABC mengatakan aturan sanksi itu tidak tidak diperlukan untuk memastikan bisnis mengikuti hukum, tetapi hukum akan ditinjau dalam tiga tahun untuk melihat apakah itu berhasil.
Partai Buruh juga mengkritik RUU itu karena tidak membentuk komisioner perbudakan modern yang independen, mirip dengan model Inggris, dan akan melobi untuk peran yang akan dibuat.
