Menunggu Voting untuk RI Calon Anggota Tidak Tetap DK PBB
- REUTERS/Mike Segar
VIVA – Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa akan mengadakan pemilihan untuk lima anggota baru Dewan Keamanan PBB, hari ini. Indonesia akan bersaing dengan Maladewa, untuk memperebutkan kursi mewakili wilayah Asia-Pasifik.
Juru bicara Presiden Majelis Umum, Brenden Varma mengatakan, pemilihan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Jumat pagi waktu Amerika Serikat.
Pada pemilihan ini, akan ada enam negara anggota PBB yang akan mengisi lima kursi anggota tidak tetap DK PBB dan satu untuk Eropa Timur. Indonesia dan Maladewa akan bersaing untuk mengisi satu kursi. Sementara itu, empat negara lainnya, yaitu Belgia dan Jerman (untuk Eropa Barat dan lainnya), Republik Dominika (untuk Amerika Latin dan Karibia) dan Afrika Selatan (untuk Afrika) akan maju tanpa pesaing.
Dewan Keamanan PBB memiliki 15 anggota, yakni lima anggota tetap dan 10 anggota terpilih. Anggota tidak tetap dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan dua tahun. Lima di antaranya diganti setiap tahun. Saat ini, lima anggota tetap DK PBB yaitu Inggris, China, Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat.
Agar disetujui, seorang kandidat harus memperoleh setidaknya dua per tiga dari semua suara yang diberikan untuk kursi tersebut terlepas dari apakah pemilihan itu diperebutkan atau tidak.
Sepuluh kursi anggota tidak tetap didistribusikan di antara lima wilayah, yaitu tiga kursi untuk Afrika, dua kursi masing-masing untuk Asia-Pasifik, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Barat, dan lainnya. Sementara itu, wilayah Eropa Timur memiliki satu kursi.
Dilansir dari Xinhua, lima anggota yang baru terpilih akan menggantikan Bolivia, Etiopia, Kazakhstan, Belanda, dan Swedia dan memulai masa jabatan dua tahun mulai 1 Januari 2019.
Dewan Keamanan yang ditugaskan untuk memelihara perdamaian dan keamanan dunia adalah badan paling kuat yang ada di PBB. (asp)
Satu Tahun Sejak Kudeta Myanmar, DK PBB Dukung 'Kehendak Rakyat'
Dewan Keamanan (DK) PBB mengatakan bahwa pihaknya sangat prihatin dengan keadaan darurat yang terus diberlakukan oleh militer di Myanmar.
