Jokowi Didesak Sampaikan Nota Protes ke AS
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Presiden Joko Widodo diminta segera melayangkan nota protes ke Amerika Serikat terkait keputusan negara tersebut yang meresmikan kedutaannya di Yerusalem, Israel. Kebijakan AS mendapat penolakan dari dunia internasional terutama Indonesia.
Hal ini disampaikan Ketua DPR Bambang Soesatyo. Dia mengatakan, sudah saatnya pemerintah RI memanggil duta besar AS untuk melayangkan nota protes resmi pemerintah Indonesia.
"Kita adalah negara muslim terbesar. Kita harus ambil peran lebih besar untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Apalagi, konstitusi negara kita secara tegas menentang setiap bentuk penjajahan di muka bumi," kata Bambang, dalam keterangan persnya, Kamis, 17 Mei 2018.
Bambang menilai, AS tak menghormati keputusan Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang menolak Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Kebijakan pemerintah AS dinilai tak menghargai PBB.
"Saya mengecam keras langkah Amerika Serikat tersebut. Padahal, dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB yang diikuti 128 negara, secara tegas menolak Yerusalem ditetapkan sebagai ibu kota Israel. Langkah (Presiden AS) Trump sama saja dengan melecehkan PBB," tuturnya.
Menurutnya, PBB tidak boleh lepas tangan dan semestinya mengambil langkah tegas. Dewan Keamanan PBB dinilainya harus segera menggelar pertemuan darurat untuk merespons kebijakan Amerika tersebut.
Kemudian, dia mengingatkan bahwa langkah AS merusak upaya perdamaian Palestina dan Israel. Dan lebih jauh, tindakan itu bisa memicu kemarahan umat Islam kepada AS.
"PBB harus secepatnya turun tangan. Jika kita berdiam diri, saya khawatir sentimen anti Amerika akan meluas,” ujar Bamsoet. DPR sudah bersikap menyuarakan kepentingan Palestina di berbagai forum parlemen dunia.
“Kita konsisten mendukung perjuangan Palestina dan mengutuk tindakan brutal Israel. Bahkan di PUIC kita telah menyampaikan kritik bahwa perpecahan negara-negara Arab sebagai faktor memburuknya situasi di Palestina,” ujarnya.
Media Asing Soroti Pelaksanaan Olimpiade Paris 2024 Ditunggangi Konflik Global dan Keamanan Siber
Media asing merilis berita terkait penilaian adanya agenda politik tersendiri dari Komite Olimpiade Internasional (IOC) selama penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024. Simak
