Bos Equanimity Sambut Baik Keputusan Penyitaan Polri Tak Sah

Pemilik kapal pesiar mewah yang disita Kepolisian Indonesia saat berada di perairan Bali menyambut baik keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutuskan penyitaan tidak sesuai hukum.

Kapal Equanimity disita saat berlabuh di Pelabuhan Benoa pada 18 Februari lalu, sesuai dengan permintaan badan penyidik federal Amerika Serikat, FBI, yang sedang menyelidiki dugaan korupsi terkait badan investasi Malaysia, 1MDB.

Namun pemiliknya, pengusaha Malaysia, Low Taek Jho, menggugat penyitaan tersebut ke pengadilan di Indonesia, yang berpihak kepadanya.

"Insiden ini adalah contoh lain dari jangkauan global yang berlebihan dan tidak beralasan oleh pemerintah Amerika Serikat, yang terlalu ekstrim dan jauh untuk menyita aset di seluruh dunia dengan menghindar dari bukti-bukti bahwa ada kegunaan untuk kasusnya," seperti tertulis dalam pernyataan Equanimity (Cayman) Ltd, Rabu (18/04).

Sehari sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan kapal seharga US$250 juta atau Rp3,5triliun itu seharusnya tidak disita karena tidak ada kejahatan yang terbukti.

Hakim tunggal Ratmoho di PN Jakarta Selatan berpendapat Kepolisian Indonesia bertindak melebihi wewenangnya saat menyita Equanimity. - EPA

Hakim Ratmoho menilai penyitaan kapal tak memiliki dasar hukum dan Kepolisian Indonesia bersalah serta harus mengembalikan kapal kepada pemiliknya.

"Kepolisian Indonesia bertindak melebihi wewenangnya. (Pengadilan) membatalkan penyitaan," putusnya.

Dan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/04) malam, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Rudy Heriyanto, menyatakan menerima keputusan tersebut.

Pada saat penyitaan akhir Februari lalu, polisi mengatakan akan menyerahkan Equanimity ke FBI namun keputusan praperadilan di PN Jakarta Selatan sudah final dan polisi akan mengembalikan kapal hampir sepanjang 100 meter itu.

Pihak berwenang Amerika Serikat menduga bahwa Equanimity dibeli dengan uang yang `dicuri` dari 1MDB, badan investasi nasional yang didirikan oleh Perdana Menteri Malaysia, PM Najib Razak.

Beberapa ases lain yang diperkirakan milik Low Taek Jho -yang lebih dikenal sebagai Jho Low- dan berkaitan dengan dama 1MDB adalah sebuah pesawat pribadi, hotel, dan kompleks perumahn di New York.

PM Najib Razak -yang akan menghadapi pemilihan umum pada 9 Mei mendatang- sudah berulang kali membantah dugaan korupsi di 1MDB.