Dewan Keamanan PBB Sepakati Gencatan Senjata Suriah 30 hari

Dewan Keamanan PBB secara bulat telah menyetujui sebuah resolusi yang menuntut adanya gencatan senjata selama 30 hari di Suriah, untuk membolehkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis.

Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan dampak resolusi tersebut karena sejumlah kelompok pemberontak jihadis yang besar dan kelompok berkaitan dengan mereka tidak tercakup dalam gencatan senjata.

Daerah kantong pemberontak Ghouta Timur di dekat Damaskus telah dibombardir oleh pasukan pemerintah selama seminggu terakhir.

Aktivis mengatakan serangan udara tersebut terus berlanjut setelah pemungutan suara di New York.

Pemungutan suara telah ditunda selama beberapa kali sejak Kamis lalu, karena para anggota Dewan Keamanan PBB alot untuk mencapai kesepakatan.

Rusia, yang merupakan sekutu pemerintah Suriah, ingin perubahan, sementara para diplomat Negara-negara Barat menuduh Moskow berupaya mengulur waktu.

Sejak Minggu lalu sekitar 500 orang diperkirakan tewas akibat serangan udara dilakukan pasukan pemerintah di daerah kantong, dan 16 orang tewas ketika kelompok pemberontak melakukan serangan di Damaskus.

Draf resolusi menyebutkan bahwa gencatan senjata tidak akan berlaku terhadap operasi melawan kelompok yang menyebut diri Negara Islam ISIS, al-Qaeda dan Front Nusra.

Front Nusra merupakan bekas afiliasi al-Qaeda di Suriah yang mengubah namanya menjadi Hayat Tahrir al-Sham (HTS) ketika membentuk aliansi dengan militan lain pada tahun lalu.

Setelah Rusia meminta agar resolusi memasukkan kelompok lain "yang bekerja sama dengan mereka", naskah terakhir menunjukkan bahwa operasi dapat dilakukan terhadap "individu, kelompok, usaha dan entitas" yang terkait dengan ISIS, al-Qaeda dan kelompok lain yang disebut oleh Dewan Keamanan sebagai teroris.

Duta besar AS untuk PBB Nikki Haley, menyebut gencatan senjata akan dilaksanakan segera tetapi dia merasa skeptis, Suriah akan mematuhinya.

Dia menuduh Rusia "menyeret keluar negosiasi". Dia mengatakan: "Dalam tiga hari kita mengadopsi resolusi ini, berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka karena pengeboman dan tembakan?"

Wakil Prancis di PBB, François Delattre, juga mengatakan aksi tersebut sangat "terlambat". Pada Jumat lalu dia mengatakan kegagalan untuk bertindak dapat berarti akhir dari PBB itu sendiri.

Utusan Rusia di PBB, Vassily Nebenzia, mengatakan gencatan senjata tidak akan mungkin dilakukan tanpa kesepakatan antara faksi-faksi yang berperang.

"Kami mengetahui bahwa situasi kemanusiaan di Suriah sangat mengerikan dan butuh tindakan segera," jelas dia.

"Sangat penting untuk berhubungan tak hanya dengan Ghouta Timur," tambah dia. "Bantuan perlu dikirimkan ke seluruh Suriah."

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan situasi di Ghouta Timur seperti "neraka di Bumi".

Pada Sabtu (25/02), organisasi HAM Suriah yang berbasis di Inggris Observatory for Human Rights mengatakan setidaknya 29 warga sipil tewas, termasuk 17 orang di Kota Douma.

Kelompok itu mengatakan serangan dilakukan oleh pesawat Suriah dan Rusia meskipun Rusia membantah terlibat langsung.

Bom dan peluru telah dijatuhkan ke wilayah tersebut, di mana sekitar 393,000 orang masih terjebak di sana.

Organisasi bantuan melaporkan bahwa sejumlah rumah sakit tidak beroperasi sejak Minggu.

Pemerintah Suriah membantah menjadikan warga sipil sebagai sasaran dan mengatakan berupaya untuk membebaskan Ghouta Timur dari "teroris" - sebuah istilah yang digunakan untuk militan jihadis dan kelompok pemberontak arus utama yang menguasai daerah tersebut.

Pemberontak di Ghouta Timur bukanlah sebuah kelompok yang kohesif. Mereka terdiri dari sejumlah faksi, termasuk jihadis, dan pertempuran diantara mereka telah merugikan pemeirntah Suriah.

Dua kelompok besar di wilayah tersebut yaitu Jaish al-Islam dan saingannya Faylaq al-Rahman. Kelompok yang terakhir ini berperang bersama HTS di masa lalu.

Pemerintah Suriah mengatakannya berupaya untuk menguasai Ghouta Timur karena adanya pemberontak HTS.