Cara Ampuh Ini Diklaim Bappenas Kurangi Kemiskinan di RI
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVA – Data Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2017 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 10,64 persen, atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 11,22 persen.
Sementara itu, untuk tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat atau gini rasio pada Maret 2017 mencapai 0,393 atau turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,408. Dari data tersebut menunjukkan Indonesia masuk pada ketimpangan menengah.
Lalu, cara apa yang dipakai pemerintah untuk capai target kemiskinan 2018 yang ditargetkan sebesar 9,5 persen hingga 10 persen?
Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Vivi Yulaswati mengatakan, untuk mengurangi tingkat kemiskinan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah program seperti cash transfer maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut dia, dengan sejumlah program yang sudah dijalankan tersebut, angka kemiskinan sudah dirasakan menurun. Hanya saja kemiskinan belum bisa sepenuhnya turun karena keterbatasan data yang terintegrasi di pemerintah.
"Untuk PKH saja, dampak yang sudah dirasakan untuk kurangi kemiskinan di Indonesia sebesar 0,2 persen menurut Bank Dunia pada 2017," ujar Vivi saat dihubungi VIVA, Selasa 21 November 2017.
Ia menuturkan, meski sepenuhnya kemiskinan menurun, masih ada 0,8 persen masyarakat lainnya masuk ke golongan kemiskinan ekstrem atau di bawah garis kemiskinan, yakni di bawah Rp350 ribu per kapita per bulan.
Untuk itu, dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah kembali menyiapkan PKH kepada 10 juta kepala keluarga tahun depan. PKH kali ini diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendorong anaknya tetap sekolah, periksa kesehatan balita, dan tentunya perbaikan kualitas hidup.
"Jadi yang ekstrem itu hanya 0,8 persen yang sangat miskin, dan mengatasinya dengan PKH (Program Keluarga Harapan), cash transfer, untuk sekolah anak, ibu hamil dan lansia," ungkapnya.
Vivi menambahkan, untuk PKH tahun depan, pemerintah akan memasukkan beberapa komponen baru yang sebelumnya belum ada. Seperti, bantuan non tunai untuk subsidi listrik 450 VA dan subsidi gas 3 kilogram (tabung melon).
Selain itu, untuk mengurangi naiknya angka putus sekolah di Indonesia, pemerintah juga akan memperluas cakupan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ke tingkat SMP dan SMA.
Sebelumnya, laporan dari ASEAN-China-UNDP mencatat sebanyak 36 juta orang di ASEAN masih terjebak kemiskinan ekstrem dan ada di bawah garis kemiskinan. Bahkan, 90 persen dari jumlah itu masih dirasakan di Indonesia dan Filipina. (art)
