Banyak Negara Terlilit Utang, Ini Solusi Negara G20

Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sumber :
  • Youtube Kemenkeu

VIVA Bisnis – Negara anggota G20 menyepakati untuk melanjutkan penanganan tekanan utang, terhadap negara-negara yang kesulitan membayar utang. Upaya penanganan itu akan dilakukan dalam beberapa skema.

LPI Survei 10 Menteri Kabinet Prabowo dengan Kinerja Terbaik: Nomor 1 dan 4 Mengejutkan

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melakukan pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) ke-4 di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

"Kita punya konsekuensi dalam hal ekonomi yang lemah dan juga kesulitan utang yang buruk, bukan hanya negara negara berpendapatan kecil, tapi juga menengah dan tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers melalui Youtube Bank Indonesia, Jumat 14 Oktober 2022.

Gus Yahya: Masyarakat Perlu Dengar Penjelasan Pemerintah soal PPN 12 Persen

Baca juga: Catat, Penerima BSU Tak Punya Rekening Akan Cair Minggu Depan

Adapun dalam menangani permasalahan utang jelasnya, dapat menggunakan kerangka umum untuk bisa mengatasi masalah utang khususnya bagi negara berpendapatan kecil dan menengah. Dalam hal ini dilakukan menggunakan kerja sama internasional.  

Utang Pemerintah November 2024 Naik Jadi Rp 8.680,13 Triliun

Kemudian, perlu adanya jaring pengaman keuangan global dalam hal ini dapat melalui dukungan International Monetary Fund (IMF). Di mana bisa menggunakan opsi kebijakan Special Drawing Rights (SDR) untuk negara miskin dan berkembang dalam mengurangi beban utang.

"Juga meminta Multilateral Development Banks (MDB) menggunakan neraca mereka, kerangka kecukupan modal. Sehingga mereka akan dapat melanjutkan atau memperkuat atau meningkatkan dukungan bagi banyak negara dalam situasi yang lebih besar, terutama pada aset pembiayaan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Washington DC.

Photo :
  • Youtube Kemenkeu

Neraca MDB juga jelas Sri Mulyani, tidak hanya digunakan untuk kepentingan global, melainkan dapat digunakan pada perubahan iklim.

"Jadi itu adalah elemen penting terkait dengan menggunakan kerangka kerja umum untuk menangani situasi terkait utang. Kedua dukungan dari IMF, ketiga adalah bagaimana meminta MDB untuk meningkatkan menggunakan neraca yang ada melalui kerangka kecukupan saat ini," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya