Kontrak Land Development IKN Diteken 15 Juli 2022, Ini Kata Basuki

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Tinjau Revitalisasi TMII
Sumber :
  • VIVA/M Ali Wafa

VIVA Bisnis – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono memastikan, pemerintah akan menandatangani kontrak land development atau pengembangan lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, pada 15 Juli 2022 mendatang.

Badan Perdagangan dan Pembangunan AS Bangun Pusat Komando di IKN Nusantara, Ini Tujuannya

Setelah penandatanganan kontrak itu dilakukan, Basuki menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah mengatur pembagian lahan untuk membangun Istana Presiden hingga kantor Kementerian dan Lembaga negara.

"Land development akan ditandatangani kontraknya 15 Juli 2022. Berarti seminggu sebelumnya diumumkan, karena seminggu itu berarti masa sanggah," kata Basuki di TMII, Jakarta Timur, Selasa 12 Juli 2022.

Siap-siap Kaget Lihat Harga Mobil Bekas Hummer H3 di Indonesia

Baca juga: Groundbreaking Akhir Juli, Komplek Istana di IKN Butuh Rp6 Triliun

Dia menambahkan, saat ini pemerintah sedang melaksanakan lelang desain awal kawasan IKN. Lelang itu sendiri diikuti oleh para peserta lelang, baik dari pihak swasta lokal atau bahkan BUMN. 

Menteri Hukum Sebut Tak Ada Target Waktu Kapan Prabowo Harus Teken Keppres Pindah ke IKN

"Semua (proses lelang) ada BUMN-nya, dan ada juga non-BUMN nya. Yang penting nasional, sesuai aturan Perpres dan LKPP," ujarnya.

Namun, Basuki memastikan bahwa meskipun sejumlah BUMN juga menjadi peserta lelang, tapi tidak ada prioritas khusus yang diberikan kepada para BUMN tersebut. Semua peserta lelang menurut Basuki akan diposisikan dalam posisi setara. 

"Sama, dan mereka harus bekerja sama juga dengan dengan (sumber daya) lokal. Kami sekarang sedang mau melatih penduduk lokal untuk bisa menjadi tenaga jasa konstruksi," kata Basuki.

Rancangan kawasan dan bangunan gedung di IKN Nusantara.

Photo :
  • Dok. PUPR

Terkait kesiapan lahan di kawasan yang akan dilakukan pengembangan kawasan IKN tersebut, Basuki memastikan bahwa sebagian besarnya memang merupakan lahan milik negara. Namun, sebagian kecil lahan yang dimiliki oleh masyarakat setempat, saat ini tengah diurus oleh pihak Kementerian LHK dan Kementerian ATR.

"Karena di sana kan kebanyakan tanah negara, tapi ada sekian hektare yang memang tanah masyarakat. Nah itu sekarang sedang diselesaikan oleh KLHK dan ATR," ujar Basuki.

Karenanya, lanjut Basuki, untuk lahan di mana akan dilakukan groundbreaking besok, dia pun memastikan bahwa lahannya sudah clean and clear.

"Kalau yang untuk groundbreaking pasti clean and clear. Jadi pada 15 Juli 2022 itu land development, dan itu hasilnya nanti kavling-kavling, mana kavlingnya Istana Negara, mana kavlingnya DPR, jadi itu lah land development," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya