Jokowi: Kalau Harga BBM Naik Ada yang Setuju?
- Biro Pres dan Media Istana Kepresidenan.
VIVA Bisnis – Presiden Jokowi menyampaikan bahwa saat ini harga minyak mentah dunia tengah mengalami lonjakan yang cukup tinggi. Hal itu memengaruhi pemberian subsidi untuk harga Bahan Bakar Minyak atau BBM yang ada di Indonesia.
Jokowi mengatakan, pada saat kondisi normal dulu, harga minyak hanya US$60 per barel. Namun saat ini, harga minyak mentah dunia bisa mencapai US$110-US$120 per barel.Â
"Sudah dua kali lipat, hati-hati. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka Rp31.000, Jerman, Singapura Rp31.000, Thailand sudah Rp20.000, kita masih Rp7.650," kata Jokowi dalam acara Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional ke 29, Tahun 2022 di Medan, Sumatera Utara, Kamis 7 Juli 2022.
Baca juga:Â ID FOOD Stok 3.000 Liter Minyak Goreng di Jabodetabek, Ini Lokasinya
Jokowi mengaku, saat ini pemerintah sedang menahan terkait naiknya harga minyak mentah dunia agar tidak berdampak kepada harga BBM Tanah Air. Pemerintah menggelontorkan subsidi APBN yang cukup besar untuk menahan harga BBM Tanah Air.
"(Harga pertalite) Kita masih Rp7.650. Karena di subsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu. Ini kita masih kuat, dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. kalau sudah tidak kuat mau gimana lagi, ya kan?," kata Jokowi.
Dia meyakini tak ada satupun masyarakat Indonesia yang ingin ada kenaikan harga BBM. "Kalau BBM naik ada yang setuju? pasti semua akan ngomong tidak setuju. Tapi ingat bahwa kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar, masih impor," kata Jokowi.
Karena Indonesia masih bergantung pasokan minyak mentah dari luar negeri, maka dari itu Indonesia akan sangat bergantung pada harga minyak dunia. Jokowi berharap masyarakat mampu memahami permasalahan ini.
"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barel minyak dari luar, artinya apa, kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. supaya kita semua ngerti masalah ini," ujar Jokowi.