Jokowi Ungkap Ramalan Bank Dunia, Ekonomi 60 Negara Bakal Ambruk
- Youtube HIPMI TV
VIVA – Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan mengenai kondisi ketidakpastian ekonomi yang saat ini dialami oleh berbagai macam negara di dunia. Situasi ini merupakan situasi yang tidak mudah untuk dihadapi.
"Situasi saat ini adalah situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang, karena ketidakpastian global. ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami, dan sampai saat ini, ini baru awal-awal," kata Jokowi dalam acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022, di Istana Negara, Selasa 14 Juni 2022.
Jokowi meminta semua elemen bangsa untuk bersiap-siap mengatasi kondisi ini. Sebab, jika tidak disiapkan dengan baik, kondisi ini akan memengaruh stabilitas negara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengungkapkan, data Bank Dunia yang menyebutkan bahwa ada sekitar 60 negara akan ambruk ekonominya. Bahkan 40 di antaranya sudah dapat dipastikan mengalami kehancuran dalam segi ekonomi.
"Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya, yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi.
Presiden Jokowi dalam acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022.
- VIVA.co.id/ Anwar Sadat
Oleh sebab itu, Jokowi meminta kepada seluruh instansi agar menggunakan APBN atau APBD untuk membelanjakan produk dalam negeri. Hal itu akan berpengaruh banyak dan dapat meningkatkan ekonomi dalam negeri.
"Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. Mikronya, detail harus tahu," ujar Jokowi.
Jangan sampai APBN atau APBD dibelanjakan produk impor. Sebab jika dibelikan produk impor, yang akan untung adalah negara lain, bukan Indonesia.
"Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa nggak bodoh kita ini. Oleh sebab itu, saya minta APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) BPKP mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil," ujarnya.
