Jokowi Ancam Reshuffle Menteri yang Doyan Belanja Impor

VIVA – Presiden Jokowi mengaku jengkel karena banyak instansi Pemerintah, baik itu Kementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga dan BUMN yang kerap kali membeli barang impor untul memenuhi kebutuhan pengadaan barany. Padahal, kata Jokowi, semestinya instansi pemerintah dapat lebih mengutamakan barang buatan dalam negeri.

Oleh sebab itu, Jokowi menekankan agar ke depan para Menteri, Pimpinan lembaga, atau Dirut-Dirut BUMN lebih mengutamakan belanja produk dalam negeri. Jika tidak, Jokowi tak segan mengganti Menteri yang bersangkutan.

"BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian, ya sama saja tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah. (bagian) Saya itu," kata Jokowi, dalam acara Afirmasi Bangga Buatan Produk Indonesia, Jumat 25 Maret 2022.

Baca juga: IHSG Diprediksi Menguat Akhir Pekan, Intip Rekomendasi Saham Hari Ini

Menurut Jokowi, sebenarnya tidak sulit untuk membelanjakan produk dalam negeri. Karena uang APBN nya sudah ada, barang yang dibutuhkan juga sebagian besar telah tersedia di Indonesia.

"Kayak gini nggak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit dan saya akan awasi betul. Saya minta nanti ke pak Jaksa Agung jangan sampai ada barang-barang impor masuk ke sini," kata Jokowi.



Jokowi saat mengumumkan reshuffle kabinet. (Foto ilustrasi).

Photo :

• tvOne

Jokowi mengatakan, saat ini untuk pemerintah pusat memiliki anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp526 triliun, sementara daerah memilili Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun. Jumlah ini 40 persennya digunakan membeli produk dalam negeri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Nggak usah cari ke mana-mana, tidak usah cari investor, kita diem saja tetapi kita konsisten membeli barang yang diproduksi oleh pabrik-pabrik kita, industri-industri kita, ukm-ukm kita, kok nggak kita lakukan? Bodoh sekali kita kalau nggak melakukan ini. Malah beli barang-barang impor," ujar Jokowi.

Halaman Selanjutnya

Jokowi mengatakan, saat ini untuk pemerintah pusat memiliki anggaran belanja untuk pengadaan barang dan jasa sebesar Rp526 triliun, sementara daerah memilili Rp535 triliun, dan BUMN sebesar Rp420 triliun. Jumlah ini 40 persennya digunakan membeli produk dalam negeri bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.