Mendag Pastikan Pasokan Bahan Pokok Melimpah saat Ramadhan
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dalam negeri melimpah untuk mencukupi kebutuhan Bulan Ramadhan tahun ini. Bahkan, terkait beras, diperkirakan pasokannya melebihi kebutuhan nasional nanti.
"Kebutuhan beras nasional tahun ini 30 juta ton, produksi di dalam negeri tahun 2022 diperkirakan 31 juta ton," kata Mendag Lutfi saat menghadiri rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR RI terkait Pembahasan Mengenai Harga Komoditas dan Kesiapan Kementerian Perdagangan dalam Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran, Kamis, 17 Maret 2022.
Selanjutnya, kata Lutfi, untuk cabai dan bawang merah, produksinya sempat menurun lantaran curah hujan yang tinggi. Namun dipastikan, saat masuk Bulan Ramadhan nanti pasokannya bakal kembali optimal, bahkan melebihi kebutuhan.
"(Karena) sentra produksi Cabai seperi di Kediri, Blitar, Tuban, Magelang, Banyuwangi, Situbondo dan Malang siap panen serempak mulai akhir Maret dan awal April dengan produksi 60 ton per harinya di setiap daerah," kata Lutfi.
Sementara sentra produksi Bawang Merah, seperti di Solo, Brebes, Nganjuk, Probolinggo, dan Bima sudah mulai memasuki musim tanam pada Februari 2022 lalu. Sehingga, prediksi mendag, pada Ramadhan nanti telah memasuki musim panen.
Lutfi juga menjamin bahan pangan lainnya seperti daging ayam dan telur ayam cukup untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadhan. Dia memproyeksikan pasokannya akan suplus saat Ramadhan.
Mendag Muhammad Lutfi
- VIVA/M Ali Wafa
"Khusus untuk daging sapi, selain mengoptimalkan penyerapan sapi lokal kami sudah meminta Bulog untuk segera merealisasikan alokasi impor daging kerbau beku dari India sebanyak dua ribu ton pada akhir Maret ini," kata mendag.
Sedangkan mengenai pasokan kedelai, dijelaskan Lutfi, saat ini 90 persen kebutuhan dalam negeri masih bergantung pada impor. Karena itu, harganya terus meroket.
Dalam catatan Kemendag per 11 Maret 2022, harga kedelai mencapai USS$607 per ton."Saat ini pemerintah sedang mempersiapkan mekanisme untuk intervensi hal itu," imbuhnya.
