Biaya Infrastruktur Kurang 70 Persen, PUPR Tawarkan Proyek ke Turki
- Cahyo Edi/VIVA.co.id
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan sejumlah proyek infrastruktur terhadap investor di Turki. Tujuannya agar gap kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur dapat ditutupi.
Hal ini dilakukan saat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan dengan Presiden Asosiasi Kontraktor Turki Erdal Eren dan Asosiasi Konsultan Irfan Aker di Ankara. Pertemuan ini tindak lanjut pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Turki yang dilakukan secara virtual pada Juni 2020.
Saat itu, Basuki mengatakan, pemerintah saat ini memerlukan anggaran sebesar US$430 miliar, di mana hanya 30 persennya yang bisa ditutupi oleh APBN. Sedangkan, pembangunan infrastruktur merupakan prioritas utama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru,” kata dia melalui keterangan tertulis, Sabtu, 6 November 2021.
Basuki mengatakan terdapat 24 proyek baik yang bersifat solicited dan unsolicited senilai US$19 miliar, di mana terdapat 10 proyek Public Private Partnership (PPP) yang siap ditawarkan senilai US$9,2 miliar. Proyek-proyek tersebut terdiri dari sembilan proyek jalan tol dan satu proyek bendungan.
Kesembilan proyek tol tersebut yakni Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 32,7 km, Jalan Tol Sentul Selatan - Karang Barat sepanjang 61,5 km, Jalan Tol Sukabumi - Ciranjang sepanjang 26 km, Jalan Tol Ciranjang - Padalarang sepanjang 28 km dan Jalan Tol Malang - Kepanjen 29,7 km.
Kemudian, Jalan Tol Kamal - Teluk Naga - Rajeg 28,6 km, Jalan Tol Semarang harbour 20,8 km, Jalan Tol Bogor - Serpong 31 km dan Jalan Tol Cikunir - Karawaci Elevated 40 km. Sementara untuk proyek bendungan meliputi Pembangkit Tenaga Listrik Tenaga Mini Hidro di Bendungan bintang Bano, Nusa Tenggara Barat.
Untuk memenuhi kebutuhan gap keuangan tersebut, Pemerintah dikatakannya juga mengeluarkan UU Cipta Kerja. Menurut Basuki, UU Cipta Kerja membuka kesempatan lebih besar bagi pengusaha Turki untuk berinvestasi di bidang infrastruktur di Indonesia dari yang aat ini nilai investasi antara Indonesia - Turki mencapai US$1,5 miliar.
“Terdapat banyak potensi investasi antara Indonesia dan Turki. Kami mendorong para kontraktor dan konsultan Turki untuk berinvestasi di berbagai sektor infrastruktur baik melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), maupun Engineering, Procurement, Construction (EPC),” ujarnya.
Basuki mengatakan, terdapat dua platform yang bisa digunakan pengusaha Turki untuk masuk berinvestasi di sektor infrastruktur. Pertama sebagai Perseroan Terbatas Milik Asing dan kedua sebagai badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.
“Kami menyadari bahwa perusahaan konstruksi Turki termasuk salah satu yang terbaik di dunia dengan keahlian dan pengalaman yang kaya di bidang perumahan dan konstruksi jalan, jembatan serta terowongan, bahkan dalam membangun ibukota baru di Nur Sultan, Kazakhstan," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Basuki juga menyaksikan penandatanganan minat kerjasama atau pernyataan kehendak (Letter of Intent/LOI) antara PT Nindya Karya dan Uçgen Proje salah satu perusahaan konstruksi di Turki dan LOI antara PT Brantas Abipraya dengan Yörük Holding salah satu perusahaan konstruksi di Turki.
Baca juga: Vanessa Angel Meninggal Kecelakaan, PUPR: Semua Jalan Tol RI Aman
