Surat Terbuka Menko Luhut Soal Heboh Ikut Bisnis PCR di PT GSI
- VIVA/M Ali Wafa
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, angkat bicara mengenai tudingan dirinya masuk ke bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR) COVID-19. Penegasan ini disampaikan Luhut ke publik melalui surat terbuka.
Beberapa waktu ini Luhut disebut melalui perusahaan Toba Bumi Energi, bersama Grup Indika, Adaro, Nortstar dan sejumlah perusahaan lainnya, ada dibalik pembentukan PT Genomik Solidaritas Indonesia pada 2020. Perusahaan yang meyediakan layanan Genomik salah satunya PCR.
"Sepert i sama-sama kita tahu, pada masa-masa awal pademi tahun lalu Indonesia masih tekendala dalam hal penyediaan tes COVID-19 untuk masyarakat. GSI ini tujuannya bukan untuk mencari profit bagi pemegang saham," tulis Luhut, dikutip Kamis,4 November 2021.
"Sesuai namanya, Genomik Solidaritas Indonesia memang adalah kewirausahaan sosial. Sehingga tidak sepenuhnya bisa diberikan secara gratis," tambahnya.
Menurut Luhut, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam GSI berkomitmen membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas besar. Sehingga diharapkan masalah kesulitan tes COVID-19 bisa teratasi.
Baca juga: Bill Gates Sampaikan Unek-unek soal Bio Farma ke 3 Menteri Jokowi
"Bantuan melalui keterbukaan tersebut merupakan upaya keterbukaan yang dilakukan sejak awal," ungkapnya.
Luhut pun menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembagian dividen maupun bentuk lainnya kepada pemegang saham. Keuntungan yang didapat GSI dialokasikan untuk memberikan tes swab gratis kem masyarakat kurang mampu.
"Dan tenaga kesehatan di garda terdepan, termasuk di RSDC Wisma Atlet. Saya juga selalu mendorong agar harga tes PCR bisa diturunkan sehingga dapat terus menjangkau masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.
Ilustrasi swab test/PCR/Antigen.
- Pixabay/neelam279
Terkait dengan syarat wajib PCR bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan, Luhut menjelaskan, hal itu dilakukan karena beberapa waktu lalu ada potensi kenaikan kasus COVID-19. Kebijakan itu sebagai langkah antisipasi.
"Pemberlakuan aturan PCR kemarin karena saya melihat adanya peningkatan risiko penularan akibat meningkatnya mobilitas di Jawa Bali. Serta penurunan disiplin protokol kesehatan," ungkapnya.
Dia berharap, penjelasan yang diberikan ini bisa meredakan kegaduhan yang ada di masyarakat terkait hal tersebut. Sehingga, penanganan COVID-19 yang dilakukan tidak terganggu, dan masyarakat RI semakin solid untuk bangkit hingga pulih dari pandemi.
"Sejujurnya saya tidak pernah terbiasa untuk menunjukkan segala bentuk perbuatan saya yang bersifat donasi seperti ini. Karena bagi saya jika tangan kanan memberi tangan kiri tak perlu tahu," ujarnya.
"Namun, saya berkesimpulan harus menjelaskan dengan detail sesuai fakta yang ada. Karena ada disinformasi yang efeknya tidak hanya menimbulkan kegaduhan, tetapi juga memunculkan ketakutan bagi mereka yang punya niat tulus dan semangat solidaritas tinggi, untuk melihat negeri ini bangkit lalu pulih dari pandemi," lanjutnya.
"Saya terus berharap agar semangat solidaritas yang digalang untuk menanggulangi pandemi bisa bermanfaat bagi pulihnya NKRI. Dan, Bukankah itu semua harapan kita bersama selama ini?," tutupnya.
