Erick Thohir Tegaskan Transformasi BUMN Bakal Bereskan Masalah Utang
- istimewa
VIVA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa utang yang dimiliki oleh para perusahaan pelat merah saat ini, merupakan utang-utang lama yang saat ini tengah berusaha diperbaiki pengelolaannya.
Masalah utang ini diakui Erick merupakan salah satu bagian dari langkah transformasi besar-besaran. Yang tengah dilakukan Kementerian BUMN guna menyehatkan kembali BUMN-BUMN yang ada saat ini.
"Utang-utang itu utang-utang lama. Karena itu transformasi BUMN sekarang kita galakkan," kata Erick dalam telekonferensi, Selasa 28 September 2021.
Selain melakukan berbagai upaya transformasi pada seluruh BUMN di bawah kementeriannya, Erick juga menekankan pentingnya menyeimbangkan kinerja bisnis dan public service obligation BUMN-BUMN tersebut.
"Karena tidak hanya transformasi, tapi juga bagaimana secara korporasi dan pelayanan publiknya juga harus seimbang," ujarnya.
Erick menjelaskan, upaya transformasi model bisnis yang dilakukan kepada para BUMN itu, baik di saat menghadapi situasi pandemi COVID-19 maupun setelah COVID-19 nantinya.
Baca juga:Â Bank Dunia Sebut Varian Delta Rusak Pemulihan Ekonomi Asia Pasifik
"Kita ingin fokus kepada bisnis model dan juga core bisnisnya, serta memastikan keunggulannya. Inilah yang akan kita lakukan," kata Erick.
Dia memastikan, bahwa wilayah transformasi BUMN itu juga akan dikembangkan pada ranah digital, sambil menekankan pentingnya proses bisnis yang baik dan bukan hanya berdasarkan project base semata.
"Kita enggak mau karena penugasan, banyak proyek mangkrak dan terjadi korupsi. Karena dilakukan tanpa proses bisnis yang baik," ujarnya.
Diketahui, Kementerian BUMN mencatat bahwa utang Krakatau Steel sebagai salah satu BUMN yang disorot dalam masalah tersebut, totalnya mencapai US$2,0 miliar atau sekitar Rp31 triliun. Sangkut paut utang itu disebut-sebut sampai melibatkan 10 bank nasional, bank swasta, dan bank luar negeri.
Kemudian ada juga utang PTPN yang totalnya mencapai US$3,1 miliar atau sekitar Rp47 triliun, dan melibatkan lebih dari 50 bank nasional, bank swasta, dan bank luar negeri.
