Sri Mulyani Perkirakan Penerimaan Pajak 2021 Tak Capai Target
- instagram @smindrawati
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penerimaan pajak tahun ini tidak akan tercapai. Akibatnya, penerimaan perpajakan secara keseluruhan juga tidak akan mencapai target 2021.
Sri mengungkapkan, sesuai dengan target 2021, khusus untuk penerimaan perpajakan, ditetapkan sebesar Rp1.444,5 triliun. Namun, menurutnya, hingga akhir tahun ini hanya akan terkumpul Rp1.375,8 triliun.
Besaran nominal penerimaan ini diperkirakannya masih lebih tinggi dari kondisi 2020 yang sebesar Rp1.285,1 triliun. Namun jauh lebih rendah dari sebelum adanya Pandemi COVID-19 sebesar Rp1.546,1 triliun.
"Itu kita perkirakan dengan adanya varian delta dan mengerem penerimaan pada Juli, Agustus, nanti kita lihat perbulannya pertumbuhannya," kata dia saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, Rabu, 25 Agustus 2021.
Adapun dari sisi penerimaan pajak, Sri menekankan, juga tidak akan mencapai target yang ditetapkan dalam APBN 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun. Namun, diperkirakannya hanya bisa Rp1.142,5 triliun.
"Ini tentu sangat dipengaruhi oleh momentum pemulihan ekonomi. Kita terus akan mencari keseimbangan yang hati-hati antara mendukung pemulihan ekonomi dengan mulai melakukan pemulihan penerimaan perpajakan," tegas Sri.
Sementara itu, dari sisi kepabeanan dan cukai diperkirakan malah akan melonjak tinggi dari target APBN 2021 yang sebesar Rp215 triliun. Dia memperkirakan pada tahun ini akan mampu terkumpul Rp233,4 triliun.
"Dia cukup bagus dari sisi penerimaannya dan kita harap akan tetap bisa bertahan untuk tahun depan. Terutama tidak melulu dari cukai namun dari kepabeanan karena kegiatan ekspor impor sudah membaik," ucap Sri.
Untuk itu, Sri mengungkapkan, demi mengoptimalkan penerimaan perpajakan secara keseluruhan pemerintah akan terus mendorong proses reformasi perpajakan, baik dari sisi pemanfaatan IT perbaikan SDM hingga integrasi antar sektor.
Menghadapi Korupsi: Dampak dan Pelajaran dari Kasus Tom Lembong
Kasus korupsi Tom Lembong mencerminkan tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia, dampaknya terhadap ekonomi, kepercayaan publik, dan pentingnya transparansi kebijakan
