PPKM Lanjut, Luhut Sebut Kegiatan Ekonomi Dibuka Bertahap September
- Kemenko Marves
VIVA – Pemerintah memutuskan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Level 4 hinnga 9 Agustus mendatang. Dengan keputusan itu, artinya pembatasan kegiatan ekonomi secara ketat masih dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19.
Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan potensi bisa mulai dibukanya kegiatan ekonomi baru akan dilakukan September mendatang. Hal itu bergantung pada penerapan protokol kesehatan serta vaksinasi yang dilakukan secara masif mulai bulan ini.
"Vaksinasi bulan ini kita berharap 60-70 juta (penyuntikan) kita bisa lakukan Agustus, kita harap juga September demikian. Dengan kita mengendalikan pandemi, pembukaan aktivitas ekonomi akan bergantung pada pencapaian vaksinasi, dan implementasi 3T dan 3M," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual mengenai evaluasi dan penerapan PPKM, Senin malam, 2 Agustus 2021.
Baca juga: Penumpang Penerbangan Domestik Naik 468 Persen Sebelum PPKM Darurat
Luhut menuturkan, Agustus ini menjadi momen penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi, sejalan dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut yang jadi fokus pemerintah saat ini sehingga roda ekonomi bisa kembali berakselerasi bulan depan secara bertahap.
"Kita berharap, dan bergantung pada (pekerjaan) mingguan, mungkin secara bertahap mungkin ada juga nanti yang akan kita buka," ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi itu.
Untuk memastikan vaksinasi dilakukan secara masih bulan ini, Luhut pun menegaskan, suplai vaksin mencukupi. Khususnya guna mencapai target yang sudah ditetapkan.
"Kami berharap kerja sama dari kita semua dan juga untuk semua masyarakat memiliki kesadaran untuk berperan penuh dalam menjaga protokol kesehatan agar kita semua dapat segera keluar dari badai pandemi ini. tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, seluruh bangsa harus terlibat," katanya. (Ant)
Dari Sungai hingga Laut, Dampak Polusi Plastik pada Ekosistem Perairan
Polusi plastik adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan sektor informal.
