Pemerintah Bayar SBN dan Pinjaman Valas, Utang Luar Negeri RI Turun

VIVA – Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2021 turun menjadi sebesar US$415,0 miliar. Penurunannya sebesar 0,6 persen dibandingkan dengan posisi ULN April 2021 sebesar US$417,6 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono mengungkapkan, hal itu didorong oleh penurunan posisi ULN Pemerintah. Secara tahunan, ULN Mei 2021 tumbuh 3,1 persen (year on year/YOY), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,9 persen (yoy).

"ULN Indonesia pada Mei 2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,6 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya sebesar 37,9 persen," ujar Erwin di Jakarta, Jumat, 16 Juli 2021.

Berdasarkan data BI, ULN Pemerintah mencatat posisi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah di bulan Mei 2021 tercatat sebesar US$203,4 miliar, menurun 1,3 persen dibandingkan dengan posisi ULN April 2021.

Baca juga: Cegah PHK saat PPKM Darurat, Kemnaker Minta Kedepankan Bipartit

Hal ini mendorong perlambatan pertumbuhan tahunan ULN Pemerintah menjadi sebesar 5,9 persen (yoy) dibandingkan dengan 8,6 persen (yoy) di bulan April 2021. Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut terjadi seiring dengan pembayaran Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman dalam valuta asing yang jatuh tempo di bulan Mei 2021.

Erwin mengatakan, penarikan ULN dalam periode Mei 2021 tetap diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah. Termasuk upaya penanganan COVID-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). 

Antara lain, mencakup sektor administrasi Pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen). 

"Posisi ULN Pemerintah tersebut relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," tambahnya.

Sementara itu, pertumbuhan ULN swasta Mei 2021 tercatat 0,5 persen (yoy) atau melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy). Hal ini disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan menjadi 2,3 persen (yoy) dari 4,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. 

Di sisi lain, kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan berkurang menjadi sebesar 6,0 persen (yoy), dari bulan sebelumnya sebesar 9,0 persen (yoy). Dengan perkembangan tersebut, posisi ULN swasta pada Mei 2021 tercatat sebesar US$208,7 miliar. 

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,7 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 77,1 persen terhadap total ULN swasta.

"Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya," ungkapnya. 

Halaman Selanjutnya

Antara lain, mencakup sektor administrasi Pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).