Dihantam Pandemi, Ekonomi RI Lebih Baik Dibanding Negara Asia Tenggara
- Anwar Sadat/VIVA.
VIVA – Dalam kondisi pandemi COVID-19, Indonesia disebut masih memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Sidang Paripurna DPR RI, Kamis 15 Juli 2021.
Sri mengatakan, Indonesia mengalami kontraksi ekonomi pada tahun 2020 sebesar minus 2,07 persen. Angka ini masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya yang mencapai minus 4,0 persen.
"Berdasarkan data Asian Development Bank outlook pada April 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara yang berada pada minus 4,0," kata Sri, Kamis 15 Juli 2021.
Pencapaian ini, menurut Sri, merupakan hasil dari langkah-langkah luar biasa yang diambil oleh Pemerintah dalam mengatasi situasi genting. Misalnya, untuk kebutuhan pendanaan yang cepat, pemerintah melakukan burden sharing dengan Bank Indonesia.
"Sinergi yang kuat antara pengelolaan fiskal moneter dan sektoral dan dukungan yang luar biasa dari DPR telah dapat meminimalkan dampak risiko Global terhadap perekonomian nasional sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga dalam kondisi pandemi," ujarnya.
Dengan kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2020, kata Sri, angka produk domestik bruto tahun 2020 menjadi Rp 15.434,2 Triliun. Hal ini sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 15.833,9 Triliun karena kontraksi ekonomi tersebut.
"Kebijakan Pemerintah untuk menangani dan mencegah penyebaran COVID-19, berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian masyarakat dan juga menurunkan tingkat permintaan di dalam perekonomian,” ungkapnya.
“Kondisi ini juga mendorong tingkat inflasi tahun 2020 bergerak relatif rendah sebesar 1,68 persen year-on-year lebih rendah dibandingkan tahun 2019 sebesar 2,72 persen," tambahnya.
Soroti Surat Kesbangpol Batam Minta Camat Kumpulin Data C1, DPR: Mengintersepsi Kewenangan KPU-Bawaslu
Kesbangpol di surat itu memerintahkan camat se-Kota Batam mengumpulkan data C1 melalui Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
