PPKM Darurat, Apindo Akui Ekonomi Kembali Melambat
- VIVA.co.id/Zahrul Darmawan
VIVA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku di Jawa dan Bali pada 3-20 Juli 2021, diakui bakal membuat perekonomian melambat. Presiden mengambil kebijakan tersebut, guna memutus mata rantai penularan virus Corona atau COVID-19.
Jawa Barat, termasuk yang akan menerapkan PPKM Darurat tersebut. Sehingga aktivitas perekonomian di Jawa Barat semakin dibatasi. Di antaranya, untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari.
Tempat-tempat itu dibatasi jam operasional, sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Tapi untuk apotik dan toko obat bisa buka full selama 24 jam.
Baca juga: Anis Matta: Hadapi COVID-19, Agama Sumber Optimisme Bukan Fatalisme
Pusat perbelanjaan seperti mal ditutup. Lalu rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mal, hanya menerima delivery/take away dan tidak boleh makan di tempat (dine-in).
"Dunia usaha sebenarnya kemarin sudah mulai bounch back, namun apa boleh buat, pasti mengalami perlambatan atau bahkan betul-betul stagnan pada dunia usaha tertentu untuk beberapa waktu ke depan," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, Jumat, 2 Juli 2021.
Ning Wahyu memastikan Apindo mendukung penuh pemberlakuan PPKM Darurat ini, untuk mempercepat penanganan pandemi. Menurutnya, kondisi ini juga dipastikan mewajibkan pemerintah untuk memberi keringanan kepada pengusaha.
"Dengan situasi dunia usaha yang seperti ini, pengusaha menanggung dampak luar biasa sehingga untuk sedikit meringankannya dibutuhkan stimulus dari pemerintah dalam hal perpajakan, misalnya, restrukturisasi pinjaman dan penurunan bunga bank, atau bentuk lain," katanya.
Apindo, menurutnya, ikut berperan aktif melawan COVID-19 dengan memfasilitasi vaksinasi bagi masyarakat. "Sekarang yang paling utama adalah kita butuh adanya percepatan pendistribusian vaksin untuk masyarakat, di dalamnya termasuk pekerja, terlebih pekerja padat karya yang memiliki kontak lebih sering dengan pekerja lain, sedangkan mereka menjadi pejuang garis depan untuk ekonomi keluarga," ujarnya.