COVID-19 Mengganas, Kadin Daerah Minta Kapolri Tak Beri Izin Munas
- istimewa
VIVA – Ketua DPD RI, La Nyalla Matalitti menyarankan agar Musyawarah Nasional atau Munas ke-VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Kendari, Sultra, ditunda pelaksanaanya. Dorongan ini semata-mata pertimbangan meningkatnya jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia, termasuk di Kendari.
“Munas Kadin sudah seharusnya ditunda karena COVID-19 sudah dalam kondisi bahaya. Di tempat saya saja sudah 14 orang yang COVID-19,” kata La Nyalla dalam konferensi pers sejumlah pengurus Kadin daerah dan pusat yang digelar secara daring, Minggu, 27 Juni 2021.
Lebih jauh La Nyalla menuturkan, para pengusaha yang tergabung dalam Kadin Indonesia harusnya dapat memberikan contoh kepedulian terhadap kesehatan masyarakat.
Apalagi, saat ini banyak kegiatan masyarakat yang dilarang lantaran berpotensi menimbulkan kerumunan.
Dalam konferensi pers itu, sejumlah pengurus Kadin, seperti di antaranya dari Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, dan Lampung menyampaikan harapan mereka agar Munas ke-VIII Kadin ditunda.
Permintaan penudaan itu semata-mata karena persoalan COVID-19 yang meningkat. Bukan karena dukungan terhadap salah satu kandidat.
Mereka juga meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar tidak mengeluarkan izin pelaksanaan Munas Kadin tersebut.
Industri Serap 43% Kebutuhan Listrik, Kadin Dorong Kemitraan Swasta dalam RUKN 2024-2060
Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 telah disahkan dengan tujuan mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
