Soal Kebocoran Data, Menteri Suharso Pede Tak Akan Terjadi di BPS

Menteri PPN Suharso Monoarfa lantik Kepala BPS Margo Yuwono.
Sumber :
  • repro video.

VIVA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, melantik Margo Yuwono sebagai Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang baru Margo Yuwono. Kemananan data responden diingatkan jadi tantangan BPS ke depan untuk bisa dijaga dengan baik.

Cerita Nurdin Halid saat Kerja Sama dengan Poltracking: Objektivitas, Jujur dalam Data

Suharso mengungkapkan, masalah keamanan data responden ini sangat sensitif di masyarakat. Bahkan, beberapa waktu lalu, masalah kebocoran data sempat heboh dan jadi sorotan publik secara luas.

"Kasus kebocoran data atau jual beli data pribadi yang kita dengar beberapa waktu lalu meresahkan masyarakat. Meskipun hal ini tidak akan terjadi di BPS karena bukan domain BPS," ujar Suharso saat pelantikan tersebut, Jumat, 25 Juni 2021.

Persepi Terbongkar Lindungi Skandal Data LSI, Dewan Etik Tidak Jujur

Dia menegaskan, BPS sebagai satu-satunya lembaga penyedia official statistik di Indonesia harus bisa memastikan data responden itu aman. Sehingga, kegiatan yang dilakukannya bisa lebih maksimal.

"Karena itu jadi tantangan bagi BPS bagaimana hal ini disikapi responsif. Hingga bisa meyakinkan responden bahwa data yang mereka berikan terjamin kerahasiaannya," ungkapnya.

Pakar: Rekam Jejak Potracking Teruji Lakukan Metode Survei dengan Baik

Baca juga: Karyawan Kontrak dan Honorer Bisa Dapat KPR Subsidi, Begini Caranya

Lebih lanjut Suharso pun berpesan kepada Margo untuk memastikan data yang yang dihasilkan oleh BPS bisa lebih cepat dan kredibel ke depannya. Sebab, statisktik itu diperlukan bukan hanya untuk Pemerinta tapi juga dunia usaha untuk menggenjot perekonomian di era digital saat ini.

"Di mana Pemerintah harsus ambil kebijakan tepat sasaran sejak perencanaan hingga pelaksanaan," tambahnya.

Petugas PLN saat memeriksa meteran listrik di suatu rumah susun di Jakarta.

KPK Temukan Data 10,6 Juta Penerima Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran, Nilainya Capai Rp 1,2 Triliun

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mengaku menemukan penyaluran subsidi listrik yang tidak tepat sasaran.

img_title
VIVA.co.id
13 November 2024