Para Kadin Daerah Kecewa Panitia Munas Kurang Peka COVID-19 Merebak
- tvOne
VIVA – Sejumlah ketua umum Kadin daerah (Kadinda) mengaku kecewa terhadap panitia Munas VIII Kadin Indonesia, akibat imbauan mereka agar Munas Kadin VIII ditunda tidak ditanggapi.
Kekecewaan itu salah satunya disampaikan oleh Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, yang menilai bahwa permintaan para Kadinda itu sejalan dengan aturan pemerintah.
"Agar semua hajatan yang berpotensi membuat kerumunan harus ditunda, akibat pandemi COVID-19 semakin ganas di seluruh wilayah Indonesia," kata Adik dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 19 Juni 2021.
Rencana semula Munas Kadin VIII akan berlangsung 2-4 Juni 2021 di Nusa Dua Bali. Namun karena alasan COVID-19 meningkat, perhelatan diundur dan dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara pada 30 Juni 2021 mendatang.
Saat ini diketahui dengan makin merebaknya kasus baru COVID-19 maka sejumlah ketua umum Kadin Daerah sudah melayangkan surat ke panitia dan meneruskan ke Rosan P. Roeslani Ketua Umum Kadin agar munas ditunda.
"Panitia cq Ketum mesti peka dan tanggap. Penyebaran COVID-19 semakin tinggi dan mengkhawatirkan. Munas Kadin akan melibatkan peserta sekitar 500 orang, pasti terjadi kerumunan. Sudah seyogianya Munas Kadin ditunda. Kita harus patuh kepada aturan pemerintah. Kesehatan paling utama," ujar Adik.
Jawa Timur sendiri termasuk Kadin provinsi yang sudah melayangkan surat permohonan agar munas diundur.
Kadin lainnya yakni Kadinda Nusa Tenggara Barat, Bali, Jawa Barat, Riau dan Papua Barat. Sementara yang lain sudah menyampaikan secara lisan dan akan segera berkirim surat juga, seperti misalnya Kadin Sumatera Utara.
Sementara menurut Ketua Kadin Papua Immanuel Yenu, penundaan munas memang amat masuk akal untuk dilakukan.
"Ketika munas ditunda dan pindah dari Nusa Dua Bali ke Kendari kan karena COVID-19. Sekarang ini COVID-19 semakin meningkat jadi wajar bila munas kembali ditunda," kata Immanuel.
Dia menambahkan, Kadin harus memberi contoh dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19 sebagaimana harapan Menteri koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang pernah disampaikan.
Tak hanya mereka, Kadin Jawa Barat juga mengaku ikut kecewa karena seruan para Kadin daerah agar munas ditunda diabaikan.
Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara menegaskan, permintaan penundaan munas itu bukan kemauannya pribadi, melainkan hasil rapat pengurus Kadin Jawa Barat.
"Alasannya sederhana, munas Kadin berpotensi membuat kerumunan. Itu berpotensi juga menjadi klaster baru COVID," ujar Cucu.
--
